KRUI (Lampost.co) -- Terkait imbauan KPK soal larangan PNS memakai kendaraan dinas untuk mudik. Pemkab Pesisir Barat memastikan akan menjalankan petunjuk dari komisi pemberantas korupsi tersebut. 

Sekdakab Pesisir Barat, N Lingga Kesuma, mengatakan pihaknya jelas akan mentaati apa yang menjadi imbauan KPK. Namun kata dia, hingga saat ini pemkab belum mengeluarkan surat edaran tertulis secar resmi terkait larangan PNS mudik atau pulang kampung saat lebaran menggunakan Randis. 



"Memang dilarang kalau mudik pulang kampung menggunakan Mobil dinas pada perjalanan atau jarak yang jauh. Misal PNS bertugas di Krui tetapi mudiknya ke Pulau Jawa seperti ke Surabaya atau Yogyakarta maka hal itu dilarang. Tetapi jika dalam jaraknya tidak terlalu jauh boleh saja, seperti tugas di Krui kebetulan rumahnya di Liwa (jarak Krui-Liwa sekitar 30 kilometer) maka boleh," ujarnya, di sela mendaratnya pesawat wings Air, di bandara M Taufik Kiemas, Pekon serai Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (14/5).

Menurutnya, pihaknya akan mengikuti anjuran KPK, meskipun tetap harus bijaksana mana yang mudik betul mana yang memang rumahnya di sana. "Saya kebetulan tiap minggu ke Bandar Lampung," tambahnya.  

 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR