KRUI (Lampost.co) -- Menindaklanjuti perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-BL telah dilaksanakan proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap objek perkara tanah Labuhan Jukung dan tanah lapangan sepak bola (Lapangan Merdeka) dari mulai pemeriksaan persiapan 18 April 2018 sampai dengan keputusan akhir di pengadilan tingkat pertama pada, Kamis 16 Agustus 2018.     

Kepala Bagian Humas Setdakab Pesibar Ariswandi Jumat (17/8/2018) menjelaskan bahwa pada sidang dengan agenda pembacaan keputusan dalam perkara dengan nomor 7/G/2018/PTUN-BL tersebut  (16 Agustus 2018) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selaku tergugat II diwakili oleh penerima Kabag Hukum Edwin Kastolani Burtha,  Riki Nopiansyah, dan R.B.R Jalewangan.



Dalam persidangan dengan agenda pembacaan keputusan tersebut diputuskan, bahwa gugatan Masri Noor yang dikuasakan kepada Rahman Kholid dan Partners dinyatakan ditolak.

Bahwa hak erpacht yang kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) telah berakhir sejak 24 Spetember 1980 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hal Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat.

Dengan hasil keputusan majelis hakim PTUN Bandar Lampung tersebut, maka Pemeritah Kabupaten Peisir Barat memenangkan perkara nomor 7/G/2018/PTUN-Bl dan tanah Labuhan Jukung dan tanah sepak bola (Lapangan Merdeka) merupakan milik sah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR