LIWA (Lampost.co)--Sebanyak 53 pegawai bidang perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Lamoung Barat, Kamis (15/3/2018), mengikuti penyusunan cascading (proses penyusunan) perjanjian kinerja tahun 2018.

Kegiatan yang diselenggarakan Bagian hukum dan organisasi sekretariat Pemkab itu dibuka Bupati Lambar Parosil Mabsus dan hadiri oleh  asisten deputi koordinasi bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur pengawas II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi  Nadimah.
Bupati Parosil menyampaikan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini sangat tinggi, tetapi profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya dapat terwujud. Hal ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia yang cukup mumpuni dalam  merencanakan  program pada masing-masing OPD. 
Karena itu langkah awal penting dalam hal kinerja  adalah melaksanakan fungsi perencanaan yang sesuai dengan rencana jangka menengah dan rencana strategi yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja oleh  masing-masing OPD.
Untuk mencapai kinerja agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat maka diperlukan berbagai macam terobosan guna peningkatan kinerja.
Tujuan evaluasi ini untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.



Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Lampung Barat memperoleh nilai 60,43 atau predikat B. penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya tahun sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa range nilai b adalah 60-70, sedangkan nilai Lambar masih 60,43 karenanya apabila ingin memperoleh predikat BB (70-80 maka masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. 
Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawas II Kementerian PAN RB, Nadimah, mengatakan masih banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya.

Masih banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya berdasarkan realisasi DIPA atau DPA, yang dilaporkan barang atau jasa yang dibeli, bukan barang atau jasa yang dihasilkan.
Tujuan penetapan indikator kinerja untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja yang baik.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR