SUKADANA (Lampost.co) -- Menyikapi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Pemkab Lamtim siap menghadapi dan mengikuti serta menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada PTUN.

Sekdakab Lamtim Syarudin Putera, Kamis (25/4/2019), kepada lampost.co mengatakan, bahwa persoalan tersebut sedang dibahas bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan Kabag Hukum Pemkab Lamtim.



Terpisah, saat dikofirmasi Kepala BKPPD Kabupaten Lamtim, Noer Alsyarief juga membenarkan bahwa persoalan itu memang sudah dibahas bersama Sekdakab dan Kepala Bagian Hukum Pemkab Lamtim.

"Hasilnya Pemkab Lamtim akan ikuti proses PTUN yang sedang berjalan, karena Pemkab taat hukum," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Kepala Dinas Dikbud Lamtim, Yuliansyah, melalui Kuasa hukumnya Yeli Basuki dan Ginda Anshori, menggugat surat keputusan bupati yang menurunkan jabatannya secara sepihak.

"Agenda sidang dismisal (persiapan) materi perkara di PTUN," kata Yeli.

Yeli Basuki menjelaskan, kleinnya  yakni Yuliasyah sebelumnya merupakan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur, pada bulan Maret 2019 menerima petikan surat nomor 821.22/414/25-SK/2019 tanggal 18/2/2019 keputusan diturunkan jabatannya dari kepala dinas menjadi seketaris Inspektorat Lamtim. 

"Yuliansayah tidak pernah dipanggil tidak pernah dimintai klarifikasi, tidak pernah mendapatkan teguran dalam bentuk apapun tapi tahu-tahu terima surat itu, Oleh karena itu kami mengajukan keberatan," katanya.

Yeli mengatakan pihaknya sudah mengajukan keberatan administrasi kepada Gubernur Lampung dan menuntut agar Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim (Nunik) membatalkan surat keputusan tersebut dan mengembalikan jabatan Yuliansayah.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR