GUNUNG SUGIH (Lampost.co) -- Guna menekan potensi kebocoran anggaran, dan menutup celah transaksi ilegal, Pemkab Lampung Tengah dan PT Bank Lampung mengadakan kerjasama penggunaan sistem Pemda Online.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Aula Pemkab Lamteng, Selasa (4/9/2018). 



Menurut Loekman, tujuan utama penerapan sistem Pemda online adalah menekan potensi kebocoran anggaran. Selain itu, sistem Pemda Online dapat meminimalisasi intensitas interaksi langsung antara pemohon dan pembayar. Dengan demikian, potensi adanya transaksi illegal juga dapat ditekan.

"Tujuan sistem ini menekan kebocoran dan untuk pengamanan. Kalau interaksi minim, maka transaksi illegal juga bisa ditiadakan," kata Loekman.

Loekman meminta, Bank Lampung memperbaiki pelayanan dengan memberi kemudahan akses. Hal itu mengingat wilayah Lamteng yang sangat luas.

Dirut PT Bank Lampung Eria Desomsoni mengatakan sistem ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pada transaksi keuangan Pemda.

Setelah MoU dengan Pemkab Lamteng ini, PT Bank Lampung akan meningkatkan pelayanan dengan membuka kantor kas atau setidaknya atm di sejumlah kecamatan se-Lamteng.

"Kami akan segera menambahkan sarana untuk memudahkan akses. Untuk tahap awal di beberapa kecamatan tertentu lebih dahulu," kata Eria.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR