GUNUNG SUGIH (Lampost.co) -- Ratusan tenaga kerja sukarela (TKS) se-Lampung Tengah bakal terkena dampak kasus dari Puskesmas Rumbia. Pasalnya beredar kabar, ada larangan keras memungut dana dari para PNS penerima jaspel.

Diperkirakan lebih dari 500 TKS bekerja di 39 puskesmas induk dan 119 puskesmas pembantu se-Lamteng. Para TKS dibayar berbeda antara puskesmas satu dengan yang lain. Kisaran honor para TKS mulai dari Rp150-200 ribu per bulan.



"Pemkab, Dinas Kesehatan maupun pihak puskesmas tidak boleh lepas tangan begitu saja. Para TKS harus dipikirkan nasibnya," kata Ketua DKR Teuku A. Ghiza.

Jumlah TKS yang cukup banyak di puskemas se-Lamteng, perlu dirasionalisasi. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan puskes. Lebih dari itu, Pemkab harus mencarikan solusi agar para TKS tetap bisa mendapatkan honor walaupun tidak ada pemotongan jaspel.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Lamteng Khairul Azman menyatakan pihaknya akan mengajukan usulan perubahan Permenkes agar jaspel tidak hanya menjadi hak pegawai berstatus PNS, tetapi juga para honorer atau TKS.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR