KALIANDA (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait langkah untuk melakukan eksekusi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemkab Lamsel yang sempat tersandung kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan data pegawai negeri sipil yang dihukum penjara atau kurungan karena tindak pidana jabatan di lingkungan Pemkab Lampung Selatan yang digelar di ruang rapat Asisten Bidang Adminitrasi Umum (Adum), Kamis (6/12/2018).



Dalam rapat tersebut, terungkap terdapat enam nama ASN yang sempat tersandung kasus tipikor dan telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atau inckrah di pengadilan.

"Ada 6 nama PNS, dua sudah di eksekusi. 1 dieksekusi oleh Pemprov Lampung karena sudah berpindah tugas di sana, satu lagi di eksekusi oleh Pemkab Lampung Selatan. Yang dibahas tadi untuk mengeksekusi sisanya yakni orang ASN," ujar Kepala BKD Lampung Selatan Akar Wibowo.

Lebih lanjut Akar Wibowo, mengatakan, ekskusi yang dimaksud yakni, mengikuti intruksi dari pemerintah pusat antara lain Kemenpan-RB, KPK dan BKN untuk memberhentikan secara tidak hormat para ASN yang tersandung kasus tipikor.

"Kita hanya menjalankan intruksinya, itu yang dimaksud dengan eksekusi," katanya.

Terkait dengan langkah melayangkan surat Kemendagri, sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan eksekusi tersebut, Akar menjelaskan  eksekusi itu tidak bisa dilakukan oleh seorang pelaksana tugas (Plt) bupati, seperti halnya yang terjadi di Lampung Selatan.

"Kita izin kesana, karena bupati kita statusnya Plt. Kalau memang ada arahan dari pusat, ya langsung kita realisasikan. Untuk waktu eksekusinya sendiri, kita tunggu surat balasan dari pihak Kemendagri," jelasnya.

Ketika ditanya nama para ASN yang akan dieksekusi tersebut, Akar Wibowo, enggan menyebutkan. Namun, yang pasti 4 orang ASN tersebut statusnya saat ini masih aktif atau bekerja di organisasi perangkat daerah Pemkab Lampung Selatan.

 

loading...

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR