LIWA (Lampost.co)--Pemkab Lampung Barat menyosialisasikan upah minimum kabupaten (UMK) yang dipusatkan di gedung BLK Liwa, Selasa (12/2/2019). 

Acara itu dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkab Lambar Noviardi Kuswan dengan menghadirkan Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Henny Hasni.



Dalam acara itu, Noviardi menyampaikan bahwa tentang upah hingga saat ini masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang. Ia menilai keadaan pasar kerja dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah juga menjadi penyebab upah menjadi pusat isu dalam bidang ketenagakerjaan.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran didorong oleh tujuan yang bersifat ekonomi, sosial, dan politik. Penetapan kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman (sosial safety net) dimaksudkan agar upah pekerja tidak terus-menerus merosot, yang diakibatkan dari ketidakseimbangan pasar kerja.

Kebijakan penempatan upah minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 diarahkan untuk mencapai kebutuhan hidup layak (KHL). Kemudian, memberi jaminan pekerja penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Menurut Noviardi, penetapan upah minimum sebagai salah satu perlindungan upah tenaga kerja. Tujuannya menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, yang menyebabkan pekerja menerima upah di bawah tingkat kelayakan. 

UMK pula untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungannya, sebagai jaringan pengaman untuk menjaga tingkat upah.

Berdasarkan SK Gubernur Lampung, tentang penetapan upah minimum Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 adalah sejumlah Rp2,328 juta. 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR