LIWA (Lampost.co)-- Pemkab Lampung Barat melalui Dinas Kominfo memberikan tenggat waktu hingga Juni mendatang kepada pemilik tower/menara telekomunikasi (PT Gihon) yang terpasang di Pekon Sebarus (Balikbukit) dan Pekon Pampangan (Sekincau). 
 
Kabid aplikasi Dinas Infokom Lampung Barat Sadikin mendampingi Kadis Infokom Maidar, Jumat (3/5/2019) mengatakan untuk menindaklanjuti pendirian tower seluler yang dilakukan PT Gihon tanpa izin serta tidak membayar retribusi menara seluler di dua lokasi di wilayah Lambar itu, pihaknya telah membentuk tim.  Tim terdiri dari unsur Sat Pol PP, BPKD, PTSP, Dinas Kominfo dan lainnya. 
 
Sadikin menambahkan, pembentukan tim ini dalam rangka penegakan Perda dimana dua tower seluler milik PT Gihon yang telah terpasang di dua titik itu sampai saat ini belum memiliki izin. Selain tidak berizin, mereka juga tidak mrmbayar retribusi, baik retribusi tower seluler maupun pajak bumi dan bangunanya. 
 
Pihaknya telah menegur dan melayangkan surat kepada pihak PT Gihon namun belum ada respon. Karena itu pihaknya akan memberikan tenggat waktu hingga Juni mendatang. 
 
Jika sampai Juni mendatang pihak PT Gihon belum juga memenuhi persyaratan pendirian tower seluler itu termasuk membayar retribusi yang telah ditargetkan maka pihaknya melalui tim penegakan Perda akan mengambil tindakan tegas yaitu akan menyegel dan menghentikan pengoperasian menara tersebut. 
 
"Saat ini kita masih memberi toleransi. Kita tunggu etikad baik dari pihak pemilik menara seluler itu untuk memenuhinya. Jika sampai Juni tidak ada respon maka tim akan bertindak," kata Sadikin. 

 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR