WAY KANAN (Lampost.co)--Pemerintah Kabupaten bersama Kejaksaan Negeri Way Kanan menandatangani Memorendum of Understanding (MoU) bidang perdata dan tata usaha negara yang di gelar di aula PKK, Rabu (18/10/2017).

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, menyampaikan penandatanganan MoU ini adalah lanjutan yang sebelumnya telah dibuat pada tahun 2012, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.



Dalam pasal 30 ayat(2) disebutkan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Penandatanganan naskah kerjasama MoU ini merupakan wujud nyata peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik bagi pemerintah kabupaten maupun bagi Kejaksaan Negeri Way Kanan.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tak berperan dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, tetapi dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada instansi pemerintah.

Penandatangan naskah kesepahaman (MoU) merupakan sarana dalam membangun kerja sama hukum yang kemudian dapat menyelesaikan permasalahan khususnya dibidang keperdataan dan tata usaha negara, dan menjadi stimulan bagi masyarakat dan pegawai yang ada akan kesadaran hukum dalam menjalankan tugas dan berkehidupan, ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan Muhammad Hidayat, saat memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten. Dengan dilaksanakannya kerja sama ini dinilai sangat banyak manfaatnya. Contoh, pengelolaan dana desa, kejaksaan tidak mengedepankan penindakan melainkan pembinaan.

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR