KRUI (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) mengadakan rapat paripurna dengan agenda persetujuan dan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2018, digedung dharma wanita pemkab setempat, Rabu (12/9/2018), sekitar pukul 10.00 WIB.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I M. Towil yang dihadiri oleh Ketua DPRD Pesibar Piddinuri, Bupati Pesibar Agus Istiqlal, wakil ketua II AE. Wardana Kusuma, 19 dari 24 anggota DPRD Pesibar, kepala OPD, dan unsur Forkopimda Lambar - Pesibar.  



Dalam penyampaian, Badan Anggaran (Banang) DPRD Pesibar, melalui juru bicara Agus Cik mengatakan dari hasil pembahasan KUA PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang telah dipaparkan,

“Dapatlah kami simpulkan bahwa Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Barat dapat menerima Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 menjadi KUA-PPAS APBD-P TA 2018 yang selanjutnya untuk dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD-P TA 2018,” ujar Wakil Ketua I M. Towil.

Sementara itu, Bupati Agus Istiqlal dalam sambutannya mengatakan terdapat beberapa catatan penting dari hasil pembahasan kebijakan umum perubahan dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018, diantaranya penyesuaian pendapatan asli daerah, penyesuaian belanja tidak langsung dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kemudian, penyesuaian belanja langsung melalui pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar program dan antar jenis belanja. Lalu kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi, kegiatan baru yang merupakan komitmen dari pemerintah kabupaten pesisir barat untuk mendukung sinkronisasi dan sinergitas program," jelasnya. 

Pihaknya berharap agar Pemkab Pesibar dan DPRD setempat dapat terus kooperatif dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2018.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR