KRUI (Lampost.co) -- PEMERINTAH Kabupaten Pesisir Barat melalui bagian tata pemerintah sekretariat setempat membantah seleksi tes peserta pada pemilihan peratin (Pilpratin) di 42 pekon yang ada di kabupaten itu hanya meloloskan kandidat yang merupakan jagoan dari pemkab pesisir barat.

"Pak bupati mengintruksikan pilpratin harus bersih.  Kami gak pernah minta imbalan atau jasa. Sejauh ini berjalan baik.  Kalau ada rumor ada orang menawarkan tentu itu bukan dari kami. Kalau memang lulus, ya lulus saja. Penilaian seleksi itu kan dilakukan oleh tim akademisi dari Unila bukan kami. Kami hanya memfasilitasi," kata Kepala Bagian Tata Pemerintah sekretariat Pemkab Pesisir Barat Sukmawati saat ditemui di kantornya Kamis (6/9/2018).



Setelah dilakukan tes urine yang diikuti 157 bakal calon peratin yang hasilnya seluruh peserta bebas narkoba. Selanjutnya dilakukan seleksi di pekon pekon yang memiliki peserta lebih dari kuota maksimal calon peratin.

Saat ini, lanjut Sukmawati, pihaknya sedang dalam tahapan pengadaan alat peraga kampanye pilpratin.

"Batas maksimalkan lima orang peserta, minimal dua orang. Jadi yang diseleksi hanya yang pesertanya melebihi kuota peserta maksimal. Sekarang kami masih nunggu APK seperti banner, baliho, kotak suara, dan kartu suara sebagai persiapan untuk pilpratin serentak di 42 pekon. Bukan kami yang mengadakan tetapi kami serahkan semua ke ULP," kata dia. 

Menurutnya pada pilpratin serentak tahun 2018 ini terdapat satu PNS yang mencalonkan diri maju berasal dari salah satu pekon di kecamatan Ngaras. "Ya boleh, asal ikut prosedur harus minta ijin atasan langsung ke bupati," kata Sukmawati.

Informasi yang dihimpun Lampost.co pilpratin serentak di 42 pekon di kabupaten pesisir barat rencananya akan dilaksanakan pada 17 oktober 2018.

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR