KOTABUMI (Lampost.co)--Mewujudkan pemilu 2019 berlangsung damai dan adil, Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, mengimbau aparatus sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas.

Pj Sekkab Lampura, Sofyan, di ruang kerjanya, Selasa (16/4/2019), menegaskan ASN baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun yang masih bersatatus honorer di lingkungan Pemkab Lampura agar tetap menjaga netralitas saat  pemilu 17 April 2019 nanti.



Pemberlakuan netralitas ASN ini, merujuk Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang Pelaksanaan Netralitas serta PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS dan aturan tersebut sudah jelas. 
Bila ada pelanggaran netralitas PNS dengan  memberikan dukungan kepada paslon tertentu, sangsinya tertuang pada  Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 dengan tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat.

"Bagi yang melanggar ASN yang bersangkutan akan dikenai sangsi merujuk PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun," ujarnya.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR