BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, kembali menetapkan dua tersangka atas perkara penyelewengan BBM bersubsidi.

Dua orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka yakni, berinisial BP yang bekerja sebagai operator SPBKP di Gunungsugih, Lampung Tengah, dan MS selaku supir pikap pengangkut BBM.



Kemudian dua saksi lagi yang diperiksa, dinaikan statusnya oleh penyidik menjadi tersangka. Mereka yakni, BA selaku Supervisor SPBKP AKR yang terletak di Gunungsugih, Lampung Tengah dan pemilik SPBKP AKR tersebut, berinsial H.

"Jadi semua pelaku, ternyata satu kesatuan dari AKR tersebut. Mobil, uang digunakan pelaku, dibeli dari orang lain," ujar Wadirreskrimsus Polda Lampung, AKBP Eko Sudaryanto, melalui Kasubdit IV Tipiter AKBP Daniel Binsar Manurung, Minggu (9/9/2018).

Menurut Daniel, para pelaku, sudah tiga kali mencoba menyelewengkan BBM subsidi jenis solar tersebut. "Masih kita dalami, apakah BBM tersebut akan di oplos atau dijual ke konsumen yang menggunakan ketentuan BBM non-subsidi, agar mendapatkan keuntungan berlebih," katanya.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000. "Keempatnya sudah kita tahan," katanya.

Sementara, Subdit IV juga masih mendalami pengungkapan pengiriman minyak mentah masakan yang diduga akan dioplos untuk menjadi BBM, asal Sekayu, Palembang, Sumatera Selatan. Dari 3 unit truk modifikasi yang masing-masing mengangkut minyak mentah masakan seberat 10 ton. Trik tersebut yakni Colt Diesel dengan nomor polisi BG-8195-BC, BG-8946-WY, dan BD-8659-AK dengan total 6 tersangka.

"Keenamnya kita kenakan wajib lapor, karena ancamannya di bawah 5 tahun," katanya.

AKBP Daniel Binsar menuturkan jika keenam tersangka juga tidak mengetahui orang yang menyuruhnya lantaran hanya berkomunikasi melalui telepon. Mereka sementara diancam pasal Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. "Tersangka itu hanya terima perintah melalui telepon, jadi tidak tahu akan dikirim kemana barang tersebut," tukasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR