BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Masyarakat yang tinggal di hutan kawasan atau di hutan kemasyarakatan berpotensi terabaikan hak politiknya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada 27 Juni 2018 mendatang.
Hutan kawasan yang ada di Provinsi Lampung seperti di kawasan register 45 di Moro-Moro Kabupaten Mesuji, Register 17 di Batu Serampok KabupatenLampung Selatan, Register 30-32 di Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus, dan Register 45 B di Bukit Rigis Kabupaten Lampung Barat
Komisioner Bawaslu Lampung Disvisi Pencegahan dan Hubungan AntarLembaga, Iskardo P Panggar, Jumat (6/4/2018), mengatakan yang menjadi persoalan di berbagai daerah adalah penduduk atau warga negara yang berdomisi di hutan kawasan.
"Penduduk atau warga negara yang berdomisili di hutan kawasan ini menjadi potensi. Kita tak tau apakah mereka punya KTP atau surket. Mereka yang berada di Hutan Kawasan ini biasanya Pemda tidak mengakui karena tidak jelas kependukannya," kata dalam penyampaiannya di rapat bersama prihal daftar pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Aula KPU Provinsi Lampung.
Ia mengatakan mengenai data kependudukan pihak pengawas setiap hari melakukan pengawalan. Ia juga mengatakan bahwa temuan nama ganda masih ada di sistem data pemilihan (Sidalih).

"Day to day terus dipantau. Disidalih juga masih ada 1 orang tercatat menjadi 4 orang nah ini yang harus diklarifikasi. Apakah itu nama yang sama dan tempat tinggalnya sama atau seperti apa. Seluruh kabupaten/kota melakukan perekaman terus," kata Mantan Ketua KPU Kabupaten Way Kanan itu.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR