ISTANBUL (Lampost.co)-- Menteri dalam negeri Turki pada Rabu (20/2/2019) mengeritik kebijakan Eropa saat ini mengenai migrasi, dan mengatakan kebijakan itu harus diperbarui. "Politik Eropa dipengaruhi oleh migrasi. Kebijakannya mengenai migrasi perlu diperbaui," kata Suleyman Soylu dalam Kongerensi Ke-6 Tingkat Menteri Proses Budapest, forum antar-wilayah mengenai migrasi, di Istanbul, Turki. 
 
Ia mengatakan diskriminasi dan rasisme yang meningkat telah menghambat upaya dengan maksud baik semua pemerintah Eropa. "Eropa perlu melakukan tindakan untuk memerangi rasisme dan diskriminasi dan perlu mensahkan motto bersatu dalam perbedaan dalam penanggulangan masalah migrasi," ujarnya menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu di Jakarta, Rabu malam. 
 
Proses Budapest, yang dibentuk pada 1993, adalah forum lebih dari 50 pemerintah dan banyak organisasi internasional, bertujuan mengembangkan sistem yang menyeluruh dan berkesinambungan bagi migrasi yang teratur.  Di dalam pidatonya, Soylu mengatakan tak ada era dalam sejarah yang terbebas dari fenomena migrasi massa. 
 
"Kita mesti berusaha menanganinya bersama-sama, dan bukan menghalanginya. Upaya saat ini di seluruh dunia mengenai masalah tersebut masih kurang," kata Soylu.

"Sasaran kami ialah mencapai batas yang lebih tinggi mengenai apa yang dapat kita lakukan, dan satu dunia tempat kita hanya bisa menemukan kulit kerang dan bintang laut di pantai kita," katanya. 
 
Ia merujuk kepada Aylan Kurdi, seorang anak Suriah yang hanyut ke satu pantai Turki pada 2015, sehingga memicu kemarahan masyarakat  internasional. 
 
"Migrasi adalah masalah besar buat Turki saat negeri itu memerangi kelompok teror seperti PKK, Organisasi Teror Fetullah (FETO), dan Da'esh di dalam perbatasannya," kata Soylu. 
 
Dengan mengutip data resmi terkini, Soylu mengatakan Turki menampung lebih dari 3,6 juta orang Suriah yang diberi status perlindungan sementara lebih banyak dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Negara tersebut telah mengeluarkan lebih dari 37 miliar dolar AS dari sumber dana nasionalnya untuk membantu dan menampung pengungsi sejak awal perang saudara di Suriah pada 2011.




 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR