BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pengamat Hukum Universitas Lampung, Wahyu Sasongko mengatakan dengan ditetapkannya Kalapas Narkotika Kalianda sebagai tersangka, harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintah Indonesia dan Lampung Khususnya. Sebab, tidak menuntut kemungkinan sejumlah lapas narkotika yang lain mengalami hal yang sama.

"Jadi, dengan adanya kejadian ini pemerintah mesti segera melakukan pembenahan secara menyeluruh secara induktif di tingkatan lapas di indonesia dan lampung khususnya," kata Wahyu kepada Lampost.co, Rabu (23/5/2018).



Wahyu pun mengungkapkan, sejak awal dirinya sudah menduga bahwa para napi narkotika bisa memperoleh alat komunikasi, bukan tanpa bantuan dari orang dalam. Dan semuanya sudah terbukti dengan ditetapkannya Kalapas Kalianda sebagai tersangka.

"Ini adalah probelem yang sama dialami seluruh lapas narkotika, yaitu jumlah napi yang cukup banyak. Kapasitas lapas yang kurang memadai, sehingga memudahkan para napi mengiming-imingi penjaga lapas dengan uang yang besar," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus sedini mungkin mengintropeksi diri, dengan menyelidiki lapas-lapas yang ada, khususnya lapas narkoba. "Minimal, pihak lapas harus berani mengungkapkan bahwa praktek seperti itu kerap terjadi dan sudah membudaya. Jadi, pihak kepolisian bisa lebih gampang melakukan penindakan," kata dia.

Menurutnya, secara keseluruhan dirinya menilai kejadian di Kalianda menandakan bahwa praktek kongkalikong antara napi dengan kalapas dan sejenisnya sudah masuk kategori berbahaya. "Ini sudah urgent, persentasenya sudah masuk lebih dari 50 persen. Yaitu, 60-70 persen," tegasnya.

Mengenai keterkaitan dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, Wahyu mengaku proses sedang berjalan. Sehingga, sebagai masyarakat yang taat aturan, biarlah kepolisian bekerja sesuai dengan kewenangannya.

"Saat ini kan masih dalam proses pemeriksaan, kita tunggu saja hasilnya. Kita tidak bisa mendahului hasil pemeriksaan, yang penting polisi sudah bekerja," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR