KOTABUMI (Lampost.co)-- Pemerhati pendidikan Kabupaten Lampung Utara sayangkan perencanaan yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten setempat terkait pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) SMP yang akan digelar pada 2019 mendatang. Sebab, kejadian tidak tersedianya perangkat untuk pelaksanaan UNBK tersebut bukan yang pertama kalinya terjadi.

Pemerhati Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Thamrin Effendi warga Perumnas Tulung Milli, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, dikediamannya, Minggu (30/12/2018) mengatakan pihaknya menyayangkan perencanaan Disdikbud Lampura yang tidak menganggarkan  pengadaan perangkat komputer untuk pelaksanaan UNBK SMP yang akan di gelar 2019 mendatang. Sebab, pelaksanaan UNBK ini bukan yang pertama kalinya di gelar.



UNBK awal di gelar tahun ajaran (TA) 2014/2015 dan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terhitung sejak UNBK pertama kali dilakukan, mestinya pihak dinas telah mengambil sikap untuk persiapan perangkat komputer yang dananya diajukan melalui APBD maupun APBN. Sehingga, polemik kepala sekolah (Kepsek) yang mengambil terobosan untuk suksesnya pelaksanaan UNBK yang akhirnya menimbulkan permasalahan dugaan pungutan liar (pungli) pada wali murid yang dilakukan sekolah dan komite, dengan dalih pengadaan komputer seperti yang menjerat SMPN 6 Kotabumi, tidak akan terjadi.

Saat di singgung tentang kasus dugaan pungli sekolah dan komite pada masalah tersebut, dia secara pribadi sebagai pensiunan Disdikbud, menjawab, permasalahan itu mesti didudukkan secara proposional karena merujuk PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Didalamnya menyatakan komite sekolah yang menjadi wadah wali murid boleh atau berhak membantu kebutuhan sekolah yang tidak didanai oleh pemerintah pusat dan daerah, asal tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Dari rujukan Permendikbud tersebut, pihak perangkat hukum dapat mengambil penilaian apakan langkah yang dilakukan sekolah dan komite menyalahi aturan atau tidak. "Bila di tilik masalah ini secara arif, kejadian dugaan pungutan yang menjerat beberapa sekolah di Lampung Utara tidak mutlak kesalahan kepala sekolah dan komite sekolah. Sebab, kejadian tersebut berawal karena di picu kebijakan dinas untuk menggelar UNBK sementara perangkatnya belum tersedia di sekolah dan hal ini memaksa pihak sekolah melakukan terobosan yang akhirnya menjadi akar permasalahan," katanya.

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR