LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 15 July
16072

Tags

LAMPUNG POST | Pemekaran Pesawaran yang Unik
Kabupaten Pesawaran. cdns.klimg.com

Pemekaran Pesawaran yang Unik

KABUPATEN Pesawaran di Provinsi Lampung letak gografisnya berada di sebelah Kota Bandar Lampung ibu kota Provinsi Lampung, memiliki sejarah panjang cerita serial pemekaran daerah di Provinsi Lampung. Pemekaran daerah yang merupakan konskuensi logis dari penyelenggaraan otonomi di Indonesia. Kabupaten ini memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan untuk dijadikan daerah otonom baru (DOB) dipisahkan dari kabupaten induknya, Lampung Selatan.
Pada tanggal 17 Juli 2017, Kabupaten Pesawaran akan berumur 10 tahun,  isahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Hari Selasa tanggal 17 juli 2007. Penulis merasakan langsung suasana pada sidang paripurna yang mengesahkan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung menjadi DOB di Provinsi Lampung yang ditetapkan melalui Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2007 tentang Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
Ada beberapa cerita unik yang terjadi dalam kurun waktu selama 2001—2007, cerita perjuangan Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Pesawaran (P3KP) mewujudkan pemekaran dari kabupaten induknya, yaitu Lampung Selatan. Menurut catatan penulis paling tidak ada empat (empat) keunikan yang terjadi pada proses pemekaran kabupaten Pesawaran, keunikan tersebut adalah sebagai berikut.
Keunikan yang pertama, pemekaran Kabupaten Pesawaran dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Pesawaran (P3KP) yang dibentuk pada tahun 2001 atas prakarsa dan keinginan tokoh tokoh setempat, artinya tujuan pemekaran Kabupaten Pesawaran adalah murni atas dasar inisiatif masyarakat yang aspirasinya dilaksanakan melalui para tokohnya. Selanjutnya, mereka berdiskusi, bermufakat, dan kemudian mendeklarasikan perjuangan dalam bentuk formalnya yaitu Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Pesawaran (P3KP), yang tujuannya memisahkan wilayah kecamatan Gedongtataan, Negerikaton, Tegineneng, Way Lima, Padangcermin, Punduhpidada, dan Kedondong dari Lampung Selatan menjadi daerah otonom sendiri.
Dalam pengertian formalnya, daerah otonom adalah persatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, keunikan dalam proses ini adalah aspirasi masyarakat yang ingin memisahkan diri dari kabupaten induknya adalah murni proses yang terjadi dari bawah keatas atau dalam istilahnya bottom-up, bukan kebijakan top-down yang merupakan instruksi atau perintah dari pemerintah
Adalah M Alzier Dianis Thabranie salah satu tokoh utama pencetus pemekaran kabupaten Pesawaran, bersama tokoh masyarakat setempat, menjadi Ketua Umum perjuangan Aspirasi masyarakat ini, dari awal dimulainya proses sekitar tahun 2001 sampai kepada disahkan sebagai kabupaten baru pada tahun 2007. Hal ini menjadi unik karena banyak pemekaran yang terjadi di Indonesia baik pemekaran kabupaten/kota atau provinsi, adalah merupakan program pemerintah induknya, yang akan melaksanakan pemekaran yang dilandasi berbagai alasan, sehingga dalam praktiknya proses pemekaran lebih banyak dilaksanakan pemerintahan induknya dan lebih aktif melaksanakan tahapan pemekaran wilayah, hal ini banyak terjadi dalam proses pemekaran di Indonesia.
Keunikan yang kedua, yaitu bahwa adanya fakta bahwa dalam pengusulan berkas administrasi calon kabupaten pesawaran Provinsi Lampung. Ada dua surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Lampung, rekomendasi yang terbit pertama kali adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh wakil Gubernur Provinsi Lampung dan selanjutnya surat rekomendasi yang kedua adalah dari Gubernur Lampung terhadap persetujuan Pemekaran Kabupaten Pesawaran, yaitu Surat No. 135/0512/01/2006 Tanggal 23 Februari 2006 tentang Persetujuan Gubernur Lampung yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung Syamsurya Ryacudu dan Surat Gubernur Lampung Nomor 135/2702/01/2006 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulangbawang Barat Tanggal 30 Juni 2006, yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.
Faktanya adalah Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP), setelah terbit rekomendasi persetujuan yang pertama, telah meneruskan surat rekomendasi dari Wakil Gubernur Lampung dan berkas kelengkapan lainnya ke DPR RI, Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainya di Jakarta. Akan tetapi, karena terbitnya surat rekomendasi persetujuan yang kedua dari Gubernur Provinsi Lampung, berkas yang sudah dikirimkan ditarik kembali untuk ditambahkan surat rekomendasi  yang baru terbit.
Berkas pengusulan pemekaran pada akhirnya memiliki surat rekomendasi dari Wakil Gubernur dan Gubernur Provinsi Lampung. Hal ini mungkin hanya satu-satunya dalam proses pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, yang berkasnya memiliki 2 surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi induknya, yang pada intinya kedua rekomendasi tersebut menyetujui pemekaran Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
Sedangkan pada masa sebelum terbitnya Rekomendasi di atas, sudah ada Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01/DPRD-LS/2005 Tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan atas pembentukan Kabupaten Pesawaran dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan saat itu, Sumadi, dan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 07/TAPEM/HK-LS/2005 Tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Selatan yakni Zulkifli Anwar.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap aspirasi masyarakat sangat signifikan, untuk selanjutnya Bupati Lampung Selatan mengeluarkan Surat Nomor 130/0192/I.01/2005 Tanggal 17 Januari 2005 tentang usulan pembentukan Kabupaten Pesawaran, yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Provinsi Lampung. Setelah itu DPRD Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2005 tanggal 8 September 2005, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, surat ini ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Junaidi Auly.
Keunikan yang ketiga, rombongan Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Peswaran (P3KP) yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, menggunakan bus berangkat ke Jakarta pada tanggal 16 juli 2007, tujuannya untuk menghadiri sidang paripurna pengesahan kabupaten Pesawaran di Gedung Nusantara Kompleks DPR.
Pengesahan pemekaran kabupaten Pesawaran sebagai DOB dilaksanakan bersama wilayah kabupaten/kota lainya dari seluruh Indonesia, mengakibatkan banyaknya masyarakat daerah yang berasal dari seluruh Indonesia, pada saat yang bersamaan hendak menyaksikan proses peresmian dalam sidang paripurna, karena sterilisasi di Gedung DPR RI dan terbatasnya lahan parkir, akibatnya bus yang berisi rombongan P3KP dan masyarakat pesawaran tertahan di luar gedung dan posisinya cukup jauh dari gedung DPR-RI dan posisi tersebut tidak memungkinkan bus mendekati gerbang utama ataupun gerbang bekang kompleks parlemen.
Beberapa anggota P3KP termasuk penulis mendatangi Kantor Sekretariat Jenderal DPR-RI, tujuanya adalah meminta izin agar bus dapat diperbolehkan masuk ke lokasi parkir di bagian belakang gedung DPR-RI. dari Sekretariat Jenderal DPR RI kami diarahkan menemui komandan pengamanan dalam DPR-RI. Pada hari itu karena alasan keamanan, seluruh kendaraan pengujung sidang paripurna harus berada di luar gedung kompleks DPR RI, selanjutnya di kantor pengamanan dalam, P3KP melakukan negosiasi dan lobi kepada komandan pengamanan dalam yang terdiri dari unsur pengamanan dalam, Polri, dan TNI dengan menyampaikan alasan bahwa bahwa P3KP dan masyarakat telah menunggu sidang paripurna pengesahan kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sejak 2001 atau kurang lebih selama 6 tahun, dan menandatangani surat menjamin keamanan dan ketertiban peserta yang akan menghadiri sidang paripurna.
Komandan pengamanan dalam akhirnya memperbolehkan dua bus sederhana yang disewa P3KP, untuk selanjutnya berhasil masuk dan parkir di halaman belakang DPR-RI, sorak sorai peserta di dalam bus karena pada hari itu hanya bus yang ditumpangi P3KP dan Masyarakat Pesawaran yang dapat parkir di DPR-RI, untuk selanjutnya bersiap menghadiri sidang paripurma DPR-RI.
Keunikan yang keempat, dalam proses pemekaran Kabupaten Pesawaran, landasan formalnya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pemekaran daerah masih menggunakan yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya.
Jadi dalam pelaksanaan administrasinya adalah kombinasi antara kedua aturan tersebut. Misalnya jumlah kecamatan minimal yang diusulkan dapat menjadi kabupaten: di UU Pemerintah Daerah adalah lima kecamatan, sementara di PP adalah tiga kecamatan. Jadi, dalam praktiknya tetap menggunakan undang-undang sebagai landasan yuridisnya. Namun, apabila belum diatur dalan undang-undang, yang digunakan adalah peraturan pemerintahnya. Aturan turunan tentang Pemekaran yang menggunakan Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, yang baru diterbitkan pemerintah pada tanggal 10 Desember 2007 atau beberapa bulan setelah peresmian Kabupaten Pesawaran. n

BAGIKAN


REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv