BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemda se-Provinsi Lampung di Aula Kanwil setempat, Rabu (25/10/2017). Rakor dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, beserta Bupati  dan Wali Kota, serta para kepala BPKAD Pemda se-Provinsi Lampung.

Pada kesempatan itu diserahkan juga apresiasi Pemerintah RI kepada Pemda yang memperoleh opini WTP (Wajar tanpa pengecualian) atas laporan keuangan Daerah (LKPD) 2016.



Kakanwil DJPb Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo, mengatakan  rakor ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi Kanwil DJPb Lampung dengan Pemda se-Provinsi Lampung melalui sinergi kerja sama yang baik. Pemda dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya seluruh pemda di provinsi Lampung meraih opini WTP dari BPK untuk laporan keuangan 2017.

Disampaikan bahwa laporan keuangan 2016 di Provinsi Lampung yang mendapat opini BPK adalah 13 dari 16 Pemerintah Daerah atau 81,25% dengan rincian 1 pemerintah Provinsi, 10 pemerintah kabupaten, dan 2 pemerintah kota. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 11 dari 16 pemda atau 68,75%.

Wakil Gubernur Lampung, Bahctiar Basri, menyampaikan pesan Presiden Jokowi untuk tidak memandang pengelolaan keuangan negara/daerah hanya sebagai urusan teknis atau prosedural saja.
Ke depannya proses penyusunan laporan tidak lagi memberatkan karena seluruh kegiatan telah didesain berorientasi pada hasil. Selain itu, laporan yang merupakan gambaran dari hasil kerja, benar-benar dapat digunakan untuk mengecek, mengontrol dan mengawal hasil kinerja  apakah telah sesuai dengan apa yang kita rencanakan awal, kata Wagub.

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR