SEBANYAK 30 desa/kelurahan di Lampung ditetapkan sebagai desa sadar hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tiga hari lalu. Tugas berat pun sudah menanti aparatur desa/kelurahan untuk mewujudkan masyarakat Lampung cerdas hukum.

Sebagai negara hukum sudah selayaknya kesadaran mengenai hukum dilakukan dari tingkat wilayah terkecil, yakni desa. Mendapatkan predikat desa atau kelurahan sadar hukum tentu tidak mudah. Program yang sudah berjalan sejak 1993 itu dijalankan dengan beberapa syarat.



Sebuah wilayah bisa ditetapkan menjadi daerah sadar hukum harus memenuhi enam syarat. Syarat tersebut, antara lain desa yang ditunjuk mesti melunasi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih. Kemudian, tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu, rendahnya angka kriminalitas dan kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Kemenkumham telah melakukan evaluasi atau penilaian kembali meliputi empat dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta demokrasi dan regulasi. Bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan ialah dimensi implementasi hukum sebesar 40%, sedangkan tiga dimensi lain masing-masing 20%.

Gelar desa sadar hukum sifatnya memang tidak abadi karena akan ada evaluasi apakah masih memenuhi kriteria ataupun tidak. Untuk itu, pengukuhan 30 desa sadar hukum Lampung yang telah dilakukan jangan sekadar seremoni. Sebab, sejak awal pembentukan desa sadar hukum dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran sehingga tercipta budaya sadar hukum di masyarakat. Tidak kalah penting, desa sadar hukum harus menjadi contoh dan memberi motivasi bagi desa sekitarnya untuk ikut menjadi sadar hukum.

Peran aktif tenaga penyuluh hukum yang tangguh dan inovatif sangat diperlukan dalam membina desa sadar hukum, meskipun jumlah penyuluh hukum di Lampung masih terbatas. Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung hanya memiliki enam tenaga fungsional penyuluh hukum ahli muda dan ditambah enam tenaga fungsional penyuluh hukum ahli pertama. Mereka belum bisa menjangkau sepenuhnya mengingat luasnya wilayah Lampung.

Penyuluh hukum menjadi ujung tombak yang menggerakkan terbentuknya kelompok keluarga sadar hukum. Untuk itu, peran warga dan aparat desa/kelurahan sangat penting dalam mewujudkan sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum. Tingkat kepatuhan warga terhadap hukum merupakan kunci terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman tertib juga damai.

Desa atau kelurahan lainnya di Lampung tidak boleh berputus asa. Penilaian tentu akan terus dilakukan Pemerintah Pusat. Namun, perlu diingat meskipun tidak menyandang predikat sadar hukum, aparat desa di Lampung tetap wajib membina warga untuk cerdas hukum. Makin banyak desa dan kelurahan sadar hukum akan memudahkan pemerintah mewujudkan cita-cita mencapai kesejahteraan masyarakat.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR