PESAWARAN (Lampost.co) -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Pesawaran menyatakan masih menghadapi beberapa kendala dalam pembentukan sekolah inklusi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Pesawaran Binarti Bintang, mengatakan, sekolah inklusi di kabupaten setempat bisa di realisasikan asal ada bantuan dari beberapa dinas.



"Ini sebenarnya bisa direalisasikan dengan dikeroyok bersama dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan yang lain. Sebab, kendala yang paling utama adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki masing-masing dinas," ujarnya melalui sambungan telepon selulernya. Minggu, 25 Agustus 2019.

Dirinya juga mengatakan, sejauh ini di Kabupaten Pesawaran belum ada sekolah inklusi atau sekolah yang menyediakan fasilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). "Sekolah itu bisa tercipta dengan beberapa opsi untuk merealisasikannya, diantaranya adalah memaksimalkan adanya Corporate Social Responsibility (CSR), tapi kami ingin jajakan dulu kepada pihak perbankan ada tidak program mereka mengenai hal ini, apalagi memang beberapa waktu lalu Pemda juga sudah membentuk forum CSR Kabupaten Pesawaran, makanya kami mau buatkan proposalnya dulu untuk ini," akunya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran Fauzan Suaidi mengakui jika di Pesawaran belum memiliki sekolah inklusi. "Memang kita belum ada sekolah inklusi, tapi memang kita sudah rencanakan untuk pembentukannya," akunya. 

Dijelaskannya, ada beberapa item persyaratan sekolah inklusi yang harus dipenuhi. "Sekolah inklusi itu kan untuk anak yang berkebutuhan khusus, tentunya sarana dan prasarana juga memilki perbedaan dengan sekolah biasa, baik dari fasilitasnya maupun tenaga SDM-nya juga harus memiliki keterampilan bagaimana mengidentifikasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus," tutupnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR