KRUI (Lampost.co)--Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  kabupaten Pesisir Barat mengakui terjadi keterlambatan 40 persen pelaksanaan pembangunan kantor bupati saat ini dari jadwal yang ditentukan. 

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pesisir Barat, Muryy Menako,  kepada Lampost.co, Selasa (4/9/2018), saat ditemui dikantornya,  mengatakan terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan kangor bupati saat ini sebesar 40 persen.  Meski demikian pihaknya optimistis proyek pembangunan saat ini akan selesai tepat waktu sesuai kontrak. 



"Pembangunan kantor bupati ini masih panjang, ya kita mindahin gunung, itu kenapa material tanah kerukan sekarang tidak dibuang jauh-jauh tetapi ditumpuk dekat lokasi pembangunan kantor bupati untuk stok.  Karena nantinya akan digunakan kembali untuk menimbun bagian tengah lokasi kantor itu, 40 persen terjadi keterlambatan pelaksanaannya. Tetapi di kontrak ini ya kami optimistis selesai sesuai waktunya, " kata Murry. 
Ia mengatakan saat ini masih ada 8 lokasi lahan dan 4t bangunan rumah warga di lokasi pembangunan kantor bupati tersebut yang belum dibebaskan, dan diakui hal itu dapat menjadi faktor menghambat pembangunan proyek tersebut. Namun tanggung jawab kewenangannya ada di Asisten I, bagian tata pemerintahan dan bagian aset Pemkab Pesisir Barat.  

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR