KRUI (Lampost.co) -- Pembangunan proyek multiyears yang sudah dimulai sejak 2017 lalu yakni kompleks perkantoran bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) oleh PT. Nindya Karya terancam molor dari target, sebab dapat dipastikan tidak mampu diselesaikan sesuai dengan batas akhir kontrak kerjanya yakni pada 30 November tahun ini.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan, Murry Menako, Selasa (3/7/2018), menjelaskan bahwa hingga saat ini progres pembangunan kompleks perkantoran bupati tersebut secara keseluruhan baru mencapai sekitar 40 persen. "Progres pembangunan dengan pencapaiannya sebanyak angka tersebut, jelas terbilang lambat,"  ujarnya.



Menurutnya, keterlambatan pengerjaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti keberadaan sungai Way Tuok, keberadaan dua unit rumah dan dua bidang lahan warga yang belum bisa diselesaikan dalam hal kesepakatan ganti rugi.

Kemudian gundukan bukit yang harus dikeruk, dan keberadaan bukit batu yang cukup menghambat proses pemasangan kerangka baja. "Artinya beberapa penyebab tersebut sejauh ini memang menjadi faktor utama, sulitnya pihak pelaksana untuk melakukan peningkatan progres kerja," kata dia.

Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya sendiri belum mempunyai solusi yang tepat dalam menyiasati upaya pelaksanaan pembangunan dimaksud kedepannya, jika hingga batas kontrak tiba dan pekerjaan belum selesai secara keseluruhan.

"Saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) terkait solusi mana yang akan diambil jika pembangunannya tidak selesai sesuai dengan kontrak kerja. Mengingat dalam rapat koordinasi sebelumnya disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu audit dari instansi yang bersifat independen berupa audit kinerja," ujarnya.

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR