LIWA (lampost.co) --  PT Nindya Karya selaku pelaksana pembangunan kantor bupati Pesisir Barat, meminta Pemkab setempat segera menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan dan bangunan warga yang harus dibongkar dan pindah dari lokasi itu.
Pelaksana lapangan PT Nindya Karya, El Mainur, kepada Lampost.co saat bertemu di lokasi pembangunan itu di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (31/10/2017), mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) kabupaten itu agar masalah ganti untuk lahan dan bangunan warga dapat segera diselesaikan.
"Kalau tentang pelaksanaan pekerjaan ini, kami terima dan mengikuti instruksi dari kawan-kawan di pemda. Rencana pembangunannya selama 1,8 tahun. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu 1,5 tahun sudah selesai. Tentang masih adanya rumah-rumah yang belum diganti di lokasi ini, kondisi ini tentu menghambat pekerjaan kami. Kami minta segera diselesaikan. Nanti luas bangunan kantor bupati 160 X 25 meter. Kantor SKPD 106 X 25 meter," kata El Mainur.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD setempat Rifzon Efendi dan anggotanya Dedi Ansori mengatakan pihaknya datang ke lokasi pembangunan itu karena adanya laporan masyarakat pelaksana pekerjaan tersebut menutup daerah aliran sungai (DAS) Way Tuok yang ada di lokasi itu. "Hasil pengecekan kami tidak mengganggu, wajar karena DAS Way Tuok hanya bergeser 10 meter. Bukan ditutup tetapi dialihkan," kata Rifzon.
Mengenai adanya beberapa rumah warga yang belum mendapat penggantian uang dari pemerintah setempat, Dedi Ansori membenarkannya,  tapi pemerintah akan menyelesaikannya dengan baik.
"Kalau masalah rumah yang belum dibayar kan masih ada tahap kedua, ada tawar-menawar di APBD perubahan sudah dianggarkan untuk tahap kedua," ujarnya. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR