BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik 2 Intitute Teknologi Sumatera (Itera) di persoalkan karena diduga bermasalah. Penyimpangan dan pelanggaran dalam implementasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Rekanan serta dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang Rektor ITERA yang menutup mata atas segala realita permasalahan. 

Oleh sebab itu Masyarakat dan Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Laskar Tetara Langit (Lantera) - Front Aksi Anti Gratifikasi (Fagas) Gerakan Mahasiswa anti Korupsi (GMK) Provinsi Lampung melakukan aksi untuk mempertanyakan beberapa pemasalahan dan kejanggalan tersebut.



Ketua Umum Laskar Tentara Langit, Ahmad Taufik Lubis mengatakan Itera sangat lemah dalam pengeloalaan anggaran proyek pembangunan. Ia mengatakan permasalahan yang ada berangkat dari pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium Teknik 2 yang dikuasai oleh PT. Kembar Jaya Abadi cacat prosedur.

"Kita melaksanakan asli dalam rangka mengawal proses penegakan supremasi hukum atas upaya penyimpangan dan pelanggaran dalam implementasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Rekanan serta dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang Rektor yang menutup mata atas segala realita permasalahan," katanya dalam orasinya di Kampus Itera, Kamis (20/6/2019).

Pihaknya mendesak kepada Rektor Itera untuk transparan terkait seluruh penggunaan anggaran yang dikelola oleh kampus khususnya Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik 2 dengan Kode Lelang : 36744 tahun anggaran 2019. Kemudian mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan internal memanggil dan memeriksa Rektor yang dianggap melakukan tindakan kelalaian yang diduga menyalahgunakan dan memanifulasi dokumentasi negara.

Selanjutnya pihaknya mendesak kepada aparat penegak hukum (Polda, Kejati) untuk menarik semua berkas/dokumen lelang pekerjaan pembangunan untuk diperiksa secara detil dan rinci karena berpotensi kepada dugaan tindakan pemalsuan (Mal administrasi). Pihaknya juga mendesak kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) untuk segera mengevaluasi jajaran pejabat struktural (Rektor) yang dianggap tidak peka terhadap permasalahan yang ada terlebih jika terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan, wewenang dan penyelewengan anggaran.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR