PANARAGAN (Lampost.co) -- DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) akan membatalkan pembahasan Raperda Pinjaman Daerah sebesar Rp130 miliar yang diajukan pihak eksekutif. Dana pinjaman daerah ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan pasar modern Pulungkencana dan tiga ruas jalan kabupaten.

Pembatalan dilakukan setelah, Pemkab menyodorkan bukti fisik surat keputusan bersama tiga menteri terkait dengan penghapusan Perda persetujuan DPRD yang masuk dalam persyaratan administrasi pengajuan pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero.



"Ya, ada surat bersama Menteri keuangan, Mendagri dan Menteri BUMN, yang menghapus pemkab tidak perlu menyiapkan Perda pinjaman yang diterbitkan dewan," ujar Ketua Komisi C DPRD Tubaba, Paisol, Selasa (8/5/2018).

Dari hasil pembahasan dengan pihak eksekutif, kata Paisol, pimpinan DPRD meminta pemkab segera mendapatkan surat bersama tiga menteri tersebut. Sebab, dewan akan mengumumkan pembatalan pembahasan Perda tersebut dalam sidang paripurna.

"Karena Perda persetujuan pinjaman daerah tidak menjadi syarat pinjaman, maka pembahasan Perda akan kami batalkan. Kepastian ini kami dapat setelah dewan melakukan kunjungan kerja ke PT. SMI," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR