BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Aset Way Dadi seluas 72 hektare dari total 89 hektare yang kini ditempati masyarakat akan di lepas oleh Pemprov Lampung. Namun,  proses tersebut harus melalui tahapan dan penuhan persyaratan sehingga masyarakat bisa memiliki lahan tersebut.

Kepala Bagian Perlengkapan Biro Aset, Saprul Alhadi mengungkapkan Pemprov segera merancang buku panduan pelepasan hak pemilikan lahan (HPL) lahan Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung.



"Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar sertifikat tanah Way Dadi bisa dimiliki. Maka melalui buku panduan ini,  menjadi pedoman yang di dalamnya ada berbagai persyaratan pelepasan lahan Way Dadi kepada masyarakat," kata dia kepada Lampost.co, Selasa (13/11/2018).

Dijelaskannya, masyarakat akan mendapatkan sertifikat tanah yang sudah menempati lahan Way Dadi dengan syarat harus menyelesaikan pembayaran lahan. "Kemudian itu menjadi dasar untuk dibuatkan sertifikat resmi bagi kepemilikan yang sudah tinggal di Way Dadi," paparnya.

Untuk itu, Pemprov Lampung akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait draft buku panduan yang dibuat. Berbagai poin yang akan disampaikan diantaranya nilai pembayarannya, kewajiban apa saja yang harus dibayar dalam pembuatan sertifikat hak milik secara resmi.

Pihaknya akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Pemerintahan Kota Bandar Lampung guna mempercepat eksekusi pelepasan lahan Waydadi. "Pelepasan ditargetkan selesai pada 2019," imbuhnya.

Dipaparkannya, dasar dari pelepasan aset Way Dadi diantaranya SK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 19 November 2015 tentang persetujuan atas pemindahtanganan HPL Pemerintah Provinsi Lampung lahan Waydadi.

SK Gubernur Lampung No. G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan HPL Waydadi, serta Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional RI No.1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Izin Pengalihan HPL Pemerintah Provinsi Lampung.

Dan Surat Pemerintah Kota BandarLampung No. 028/553/I.01/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Penyampaian Data Inventarisasi lahan HPL Provinsi Lampung di lahan Waydadi.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR