BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sejak berdiri nya KPK, yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapat kepercayaan yang baik dari masyarakat.

Hal ini didapat dari beberapa survei mengenai persepsi masyarakat terhadap KPK. Salah satunya adalah Survei Anti Korupsi 2017 yang dilakukan oleh Indonesia Business Links, Lembaga Polling Centre, bersama dengan lembaga swadaya masyarakat antikorupsi Indonesia Coruption Watch (ICW).



Melihat adanya upaya pelemahan KPK dari para pemimpin Negara tentu hal ini harus disikapi dengan serius oleh masyarakat sipil dan seluruh kalangan yang pro terhadap pemberantasan korupsi di Negeri ini. Kemudian selain mengenai perkara yang ditangani oleh KPK ada juga yang masuk dalam tahap pengembangan yang juga dilakukan oleh KPK.

Dalam kontek penegakan hukum atas tipikor di di daerah, khusus nya Provinsi Lampung sendiri sepanjang tahun 2016-2019 ada 4 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi dan harus berurusan dengan KPK yaitu Bupati Tanggamus BK, Bupati Lampung Tengah M, Bupati Lampung Selatan ZH, dan Bupati Mesuji K. Semuanya notabene adalah tokoh masyarakat dan Pejabat Daerah yang kasusnya menjadi perbincangan dikhalayak umum.

"Artinya bahwa keberadaan KPK masih sangat diperlukan dan justru harus diperkuat. Karena faktanya korupsi masih menjadi penyakit di Negara ini,"katanya.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR