BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pengamat Hukum Universitas Lampung, Yusdianto menilai pelayanan satu atap yang diterapkan Pemda Kota kurang adanya kordinasi yang baik, mengingat perizinan yang dikeluarkan Dinas Perizinan tanpa ada kordinasi dari ESDM selaku pihak yang berwenang atas hal itu.

Yusdianto menyarankan Plt. Wali kota yang tengah menjabat saat ini tegas terhadap persoalan Puncak Mas yang merupakan wewenang dari kepala daerah.



Yusdianto juga menduga ada maladmistrasi dalam prosedur yang dikeluarkan oleh perizinan tersebut, untuk itu dia menyarankan Ombudsman Provinsi Lampung melakukan investigasi untuk membuktikannya 

" Undang semua pihak baik ESDM, Perizinan, Pajak, duduk bersama persoalan tersebut jangan ada lagi yang mengambil satu keputusan tanpa kordinasi dengan yang lain," katanya, Rabu (2/5) malam.

Semestinya, kata Yusdianto, pihak Pemda sudah sejak lama menghentikan sementara tempat wisata tersebut sebelum perizinan dan segala macam bentuk aturan yang diterapkan terpenuhi 

Pihak Puncak Mas, kata dia, semestinya mentaati aturan hukum yang telah diterapkan Pemerintah selama ini. "Jika dari hasil investigasi Ombudsman ditemukan adanya pelanggaran ada sanksi tegas yang dikeluarkan, buka soal peringatan lagi, mereka bisa digugat secara perdata dan pidana," katanya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR