OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Lampung (sebagai organ pemerintah sesuai kewenangan dalam UU 25/1999 tentang Pelayanan Publik) masih memberikan rapor merah atas kinerja pelayanan publik pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung, terutama pada empat aspek: kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Kondisi ini amat nyata menunjukkan fakta terjadinya anomali pelayanan publik antara apa yang diinginkan warga dengan apa yang ditunjukkan oleh negara (pemerintah dengan birokrasinya).

Kondisi layanan publik di Lampung ini juga menunjukkan bahwa reformasi birokrasi (di satu sisi) dan kedekatan kepala daerah dengan warga pemilih sebagai implikasi pilkada langsung (di sisi lain) tidak memberikan outcome signifikan terhadap kualitas pelayanan.



Setidaknya, ada tiga faktor utama yang menjadi penghambat, yaitu birokrasi yang tidak efisien, korupsi yang masih merajalela, dan pembangunan infrastruktur yang tidak mengalami perbaikan signifikan. Walaupun peringkat doing bussiness Indonesia mengalami peningkatan dari peringkat 50 pada 2013 menjadi 38 pada 2014, berbagai faktor yang memengaruhinya tidak mengalami perubahan.

Tentang Birokrasi

Ketiga faktor penghambat itu, sekali lagi, menunjukkan birokrasi sebagai “pesakitan”. Dalam disiplin ilmu administrasi, pemerintahan, dan kebijakan publik, birokrasi memang merupakan topik abadi. Birokrasi tidak pernah mati setiap kali hendak dibunuh bahkan atas nama demokrasi dan kebebasan, setidaknya pada kurun waktu 1990-an saat gelombang anti birokrasi dan antipemerintah meluas (Dhakidae, 2014). Karena itu, bicara pelayanan publik pasti akan bicara tentang manajemen pemerintahan dan birokrasi menjadi mesinnya.

Menurut Farazmand (2009), sejarah panjang peradaban Tiongkok, Persia, Mesir, Romawi, Islam, bahkan Barat sekarang selalu berkaitan dengan birokrasi yang menjadi kunci tata kelola pemerintahan (governance) dan administrasi. Sejak nation-state menjadi pilihan, birokrasi dengan negara (pada satu sisi) dan kapital dengan korporasi (pada sisi lain) keduanya merupakan sepasang institusi yang sering menentukan sejarah manusia modern. Dua pasang institusi tersebut tidak akan hilang (dan tidak akan binasa) selama manusia hidup dan memiliki kemampuan mengolah modal dan kekuasaan.

Secara khusus, berdasarkan penelitian yang dilakukan Jaweng (2012), Dwiyanto (2015), Siagian (2002), serta Rukmini dan Mihradi (2006), dalam Fajar (2015), dapat disimpulkan tipologi permasalahan pelayanan publik dari hulu-hilir, dari aras filosofis, politik dan kebijakan, maupun teknokrasi pelaksanaannya.

Pertama, orientasi utama daerah lebih pada aspek kelembagaan dibanding aspek pelayanan masyarakat yang menunjukkan bahwa pelayanan publik lebih sebagai masalah administratif ketimbang pemenuhan hak-hak dasar warga. Kedua, model rezim pungutan menjadi ciri kuat dari sebuah ketentuan pelayanan publik yang kemudian dikonversi dengan besaran retribusi. Ketiga, kurang signifikannya substansi affirmative policy yang mengatur tindakan khusus bagi warga miskin dan kelompok rentan.

Keempat, esensi kebijakan kurang mencerminkan perubahan paradigma yang mengutamakan upaya promotif-preventif selain tindakan kuratif-rehabilitatif. Kelima, lemahnya prinsip good regulatory governance dalam formulasi kebijakan. Jikalaupun ada keterlibatan publik, itu pun sekadar berlangsung sesuai mekanisme birokrasi (sosialisasi) bukan deliberasi (pembahasan kritis) secara maknawi.

Karena itu, Fajar (2015) menambahkan analisis geneologis-historis terhadap paradigma teori administrasi, birokrasi, dan ideologi politik penting untuk melihat karut-marut sistem administrasi dan reformasi birokrasi Indonesia. Secara umum, reformasi politik seharusnya diikuti oleh reformasi sistem administrasi dan pada akhirnya mengubah corak birokrasi. Di Indonesia hal ini tidak terjadi.

Perubahan ideologi politik dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi tidak mengubah model administrasi dan antropologi birokrat. Indonesia mengalami reformasi politik yang terpisah dari reformasi administrasi, bahkan sama sekali tidak menyentuh reformasi birokrasi, sehingga tidak melahirkan model antropologi baru.

Birokrasi Indonesia masih berkutat dengan model Old Public Administration yang tidak produktif, tidak berorientasi pelayanan. Model ambtenaar atau pangreh praja (inlands bestuur) masih cukup lekat. Nilai-nilai demokratis seperti kesetaraan, penghormatan pada hak, dan ruang kebebasan yang lebih luas masih absen dalam praktik pelayanan publik.

Transformasi antropologis dari model pangreh praja ke pamong praja, mentalitas dilayani ke mentalitas melayani, merupakan tantangan terbesar dari reformasi birokrasi di negeri ini. Diskursus tentang birokrasi, reformasi birokrasi, dan administrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik hanya mungkin melahirkan perubahan apabila mampu menyentuh dimensi mendasar, yaitu perubahan paradigma. Dengan demikian, keberhasilan reformasi birokrasi harus diawali dengan diskursus paradigmatik tentang ideologi dan nilai.  

Tentang paradigma, ideologi, dan nilai tersebut, jika diproblematisasi melalui model antropologi Clifford Geertz, akan muncul satu pertanyaan sangat mendasar yakni mungkinkah terjadi pembalikan mentalitas jika motif menjadi pegawai negeri (birokrat) adalah perpindahan kuadran sosial dari abangan ke priayi?

Pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya gagasan tentang tanggung jawab individu. Bukan hanya karena keyakinan bahwa seorang individu bertanggung jawab dengan dirinya dan masa depannya. Lebih jauh dari itu, tanggung jawab seorang individu sebagai birokrat akan mendorong terbentuknya tatanan demokrasi bagi pemerintahan dan bagi masa depan pemerintahan. Pemerintah adalah struktur tanggung jawab dan tanggung jawab birokrat untuk pemerintah adalah sama dengan pentingnya ketaatan warga negara kepada pemerintahnya.

 

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR