PELAYANAN publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan instansi pemerintah maupun di lingkungan BUMN atau BUMD. Pelayanan publik dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Anggota pelayanan publik bisa saja seorang PNS, misalnya pada instansi RSUD atau Disdukcapil. Bisa juga seorang polisi yang melayani permintaan pembuatan SIM atau dokumen lainnya. Atau, gabungan keduanya yakni PNS dan polisi yang ada di pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) ditambah pegawai BUMN dari PT Jasa Raharja (Persero).



Samsat merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan provinsi menetapkan besarnya PKB dan BBNKB, sedangkan PT Jasa Raharja mengelola SWDKLLJ.

Secara prinsip, UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan ditentukan oleh baik-buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Buruknya kinerja petugas di ruang pelayanan publik seperti Samsat akan berdampak luas pada keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Seperti petugas di Samsat Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung. Salah seorang rekan saya bernama Citra ditolak saat akan membayar pajak STNK karena tidak membawa KTP-el atas nama pemilik kendaraan tersebut minggu lalu.

Dia hanya memiliki KTP lama pemilik kendaraan yang belum elektronik. Sementara bukti perekaman KTP-el sekaligus bukti proses pencetakan yang dia tunjukkan kepada petugas tidak diterima. Petugas Samsat berdalih hanya menerima surat keterangan pengganti KTP-el dari Disdukcapil setempat.

Padahal, faktanya beberapa bulan menjelang pemilu 17 April lalu, seluruh Disdukcapil di Indonesia diinstruksikan untuk tidak mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti proses pencetakan KTP-el. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan suket saat pemungutan suara Pemilu 2019.

Entah ada beberapa ratus orang yang batal membayar pajak akibat petugas yang kurang cocok ditempatkan di bidang pelayanan publik di mal tersebut. Tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan pimpinannya dan tahu kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah, petugas tersebut langsung menolak bukti proses pencetakan KTP-el sebagai dokumen resmi pembayaran pajak.

Citra kemudian meluncur ke Samsat Mal Chandra Tanjungkarang dan mendapati cerita yang berbeda. Petugas di sana dengan ramah menerima dan menanyakan tidak adanya surat keterangan dari masyarakat yang ingin membayar pajak kepada pimpinannya. Alhasil, pimpinan Samsat tersebut mengeluarkan kebijakan boleh membayar pajak, toh KTP-el pemilik kendaraan nyatanya sedang diproses Disdukcapil setempat.

Dari kejadian ini, instansi terkait bisa menarik pelajaran untuk menempatkan petugas yang benar-benar kompeten di bidang pelayanan publik. Sebab, ketika Anda masuk ke ruang pelayanan publik, Anda sepenuhnya milik masyarakat!

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR