BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengusaha, BUMD, dan BUMN untuk dapat mempekerjakan kelompok difabel sebanyak 2 persen. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kepala Dinas Sosial Lampung, Sumarju menjelaskan Pemprov mendorong pengusaha, BUMD, dan BUMN untuk dapat mempekerjakan defabel sebanyak 1 persen untuk swasta dan 2 persen pada usaha pemerintah (BUMD dan BUMN).



"Penyandang disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Disabilitas jangan dikasihani, tetapi berilah kesempatan," kata Sumarju kepada Lampost.co, Minggu (19/8/2018).

Menurutnya, perhatian pemprov terhadap kelompok disabilitas telah lama ditunjukan dengan menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas. "Disamping itu setiap tahun juga dilaksanakan program untuk bimbingan sosial bagi defabel baik dalam panti maupun luar panti," ujarnya.

Senada, Ketua DPP Gerkatin Lampung, Chandra Wijaya, mengatakan organisasi yang dipimpinnya itu didaerah dapat merekatkan koordinasi dan sinkronisasi baik dengan Pemda, pengurus persatuan desabilitas lain, maupun kepada pihak swasta.

"Diharapkan penyandang difabel ini memiliki perkembangan yang baik untuk dapat masuk ke dunia usaha dan dapat diterima pengusaha, BUMD, dan BUMN," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR