WAY KANAN (Lampost.co) -- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019 harus terlaksana dengan baik, tepat waktu dalam penayangan serta sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Hal itu ditegaskan, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Saipul, didampingi para Staf Ahli Bupati, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kussarwono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ali Rahman, saat memimpin rapat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa SKPD Tahun 2019 di ruang rapat utama Pemkab setempat, Kamis (9/5/2019).



Ia mengatakan dalam penginputan di LKPP masih banyak SKPD yang salah dalam menggolongkan kategori barang dan jasa yang diadakan. Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dapat berdampak pada penilaian SAKIP, LKPP dan lainnya. "Diminta kepada kepala SKPD untuk memerintahkan PPK masing-masing memperlajarinya di bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)," jelasnya.

Berikutnya, berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dari target daerah menjadi target pusat, Saipul mengatakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi untuk membantu penginputan data-data yang harus ditayangkan tepat waktu karena sangat memperngaruhi penilaian SAKIP.

Selain SAKIP, Ia juga menekankan SKPD terkait dengan penilaian pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada 13 Mei 2019 mendatang untuk dapat mengirimkan data-data publikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penginputan pada website kabupaten yang digunakan sebagai pedoman penilaian pelayanan publik.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR