BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menolak calon wakil gubernur (cawagub) jika yang diajukan nonkader. Persyaratan cawagub kader itu mutlak agar bisa didukung pencalonannya oleh partai berlambang banteng moncong putih.
Penolakan itu terjadi pada cawagub yang diusulkan Herman HN, sehingga rekomendasi kepada Wali Kota Bandar Lampung untuk melaju menggunakan perahu partai besutan Megawati tak kunjung ditetapkan. "DPP enggak mau dengan calon wakil (nonkader) yang diusulkan Herman HN," kata sumber yang merupakan salah satu Ketua DPC PDIP di Lampung, Rabu (8/11/2017).
Untuk diketahui, Herman HN selama ini memang menggadang-gadang Edy Irawan Arief untuk menjadi pasangannya ikut kontestasi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Edy juga diketahui adalah akademisi yang sebelumnya sempat menjadi kader Partai Golkar.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD PDIP Lampung Sudin mengatakan belum mengetahui informasi itu. "Saya belum dengar masalah ada penolakan tersebut. Setahu saya DPP belum adakan pleno lagi," ujar anggota DPR RI dua periode DP Lampung itu melalui pesan WhatsApp.
Demikian juga saat ditanyai waktu penetapan dan alasan belum diterbitkannya rekomendasi, menurut Sudin, itu sudah menjadi ranah DPP. "Wah, kalau masalah kapan, saya enggak tahu, karena semua jadi wewenang DPP. Kami hanya menjalankan tugas."
Di sisi lain, calon gubernur Herman HN saat berkonsolidasi dengan pengurus DPC PDIP Bandar Lampung menyilakan kandidat lainnya melobi DPP. Dia optimistis rekomendasi PDIP tidak akan berubah.
"Ya, silakan saja (lobi DPP). Saya kan sudah mendapat surat tugas. Masa mau berpindah lagi. Itu kan mau-maunya orang yang ingin mengacaukan PDI Perjuangan. Yang punya surat tugas saya sendiri. Kalau surat tugasnya, banyak nah baru. Ini kan surat tugasnya untuk saya sendiri, berarti final," kata Herman.
Ketua DPC PDIP Bandar Lampung Wiyadi menegaskan pihaknya akan bergerak sesuai dengan yang digariskan partai.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR