BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung, mendorong agar satgas antimoney politik yang sudah dibentuk oleh Polri secara nasional dapat aktif dan direliasasikan oleh Polda Lampung selaku perpanjangan tangan pusat.

"Secara nasional Polri sudah membentuk tim antimoney politik, kami meminta kepada polda lampung agar dapat merealisasikan apa yang telah digagas oleh pusat dengan maksimal," kata Sekretaris PDIP Lampung Mingrum Gumay kepada Lampost.co, Senin (12/3/2018).



Menurutnya, himbauan dan penegasan yang diberikan, tentu mengharapkan pilkada dan pilbup pada 27 Juni 2018 bisa berjalan kondusif dan menghasilkan calon kepala daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. "Jelas, pengamatan kami, pola dan strategi kampanye calonkada masa lalu masih terjadi pada pilkada saat ini. Dengan memberikan sesuatu sebagai iming-iming kepada masyakarat, ini sangat tidak mendidik," kata dia.

Mengenai penindakan, dirinya mengaku instansi kepolisian pasti memiliki pola dan cara penindakan setiap pelanggaran sesuai SOP yang telah ditentukan. "Kalau pelanggaran pilkada masuk dalam ranah kriminal, tentunya polri dapat menyelesaikan diluar Gakumdu, apalagi dilakukan secara sistematis," tegasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR