KUALA LUMPUR (Lampost.co) -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh fraksi-fraksi di DPR. Alasan dukungan tersebut, lantaran menurut dia, UU KPK saat ini sudah terlalu usang.

"Sudah 10 tahun lebih kan? Semua undang-undang kalau sudah terlalu lama harus dievaluasi,"ujar Said Aqil ketika ditemui usai menghadiri Pelatihan NU Mobile di XOX Mobile, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, dilansir Antara, Jumat, 6 September 2019.



Menurutnya masa hidup UU dalam kurun waktu 10 tahun. Selebihnya ada hal-hal yang tidak lagi relevan untuk diterapkan.

"Jadi, saya mendukung sekali. Setiap undang-undang setiap 10 tahun sekali harus dievaluasi," tuturnya.

Ia menambahkan, ada beberapa pasal yang ia kritisi, seperti peraturan penyadapan dan penyidikan. "Yang jelas semua harus lebih lagi seperti penyadapan harus ada aturannya, kemudian penyidikan harus ada fatsun, norma, atau akhlak dalam bahasa agamanya," jelasnya.

Selain itu, pihanya tidak setuju dengan pernyataan segelintir orang yang menilai revisi UU KPK malah melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Menurut dia, revisi tersebut justru akan membuat masyarakat percaya dan bangga dengan KPK.

"KPK itu komisi yang diandalkan masyarakat sehingga masyarakat mengharapkan KPK benar-benar efektif. Oleh karena itu, jangan sampai tindakan kelihatan liar tanpa norma. Makin diperbaiki normanya sehingga baik di mata masyarakat," ungkap dia.

Rapat paripurna DPR sebelumnya menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang dihadiri 77 anggota dari total 560 anggota DPR.

Sejumlah pasal dalam UU KPK bakal direvisi, seperti fungsi dewan pengawas dan kewenangan penyidikan. Pasal 37A draf RUU membahas posisi dan fungsi dewan pengawas. Dewan pengawas terdiri dari lima orang yang memiliki sejumlah kewenangan terkait tugas KPK.

Dewan pengawas berwenang memberikan izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan dalam suatu perkara. Dewan pengawas juga berwenang menyusun kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Poin revisi selanjutnya terkait wewenang penyadapan. Pasal 12 b ayat 1 draf RUU KPK menyebut penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas. Pada ayat 2 disebutkan pimpinan KPK harus mengajukan izin tertulis untuk menyadap.

 

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR