BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kepala BNNP Lampung Brigjenpol Tagam Sinaga mengatakan, dari naiknya status Kalapas Kalianda jadi tersangka, kemungkinan Kakanwil KemenkumHAM Lampung Bambang Haryono juga bakal diperiksa sebagai saksi.
Menurut Tagam, ada dua point yang bakal ditanyakan ke Bambang. Namun Tagam enggan memaparkan secara rinci. Ia hanya menjelaskan salah satu point utama, yakni seputar apakah Bambang mengetahui izin cuti Muchlis Adjie pada Minggu 6 Mei 2018), apakah sepengetahuan Kakanwil atau tidak.
"Dari keterangan kan Muchlis mulai cutinya Senin 7 Mei 2018, itu kita dalami, selebihnya teknislah, karena ada keterkaitan dari kalapasnya ke kanwil" ujarnya, Senin (21/5/2018).
Pihaknya juga telah menginventarisasi aset-aset yang diduga berasal dari TPPU. Salah satunya, rumah dan mobil yang diduga diberikan dari Marzuli ke Kalapas sebelumnya yakni Gunawan Sustrrinadi yang telah pindah sejak 4 Januari 2017 yang lalu.
"Itu kan dari BAP Kalapas ada, dan setelah kita cek benar ada, itu fakta, dan sudah kita segel. Tapi, kita fokus dulu ke Kalapas Muchlis ini," katanya.
Sementara Kuasa Hukum Muchlis yakni, Erwin, mengaku hingga Senin (21/5/2018) sore, sudah tidak menjadi kuasa hukum Muchlis.
"Kalau kami tahunya masih terperiksa, tapi kami diminta sama keluarganya, untuk tidak jadi kuasa hukum," katanya.
Kemudian Kakanwil KemenkumHAM Lampung Bambang Haryono juga sempat datang ke kantor BNNP, dari Senin siang hingga sore.
"Saya ke sini, cuma besuk Pak Muchlis," katanya seraya meninggalkan Kantor BNNP Senin (21/5/2018).
Disinggung soal status Muchlis, Bambang Enggan berkomentar, dan dirinya yang akan diperiksa.
Sementara Kepala Sub Bidang Pelaporan Humas, Teknologi Informasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Lampung Erwin Setiawan Yunianto, mengatakan kini Muchlis dan KPLP Lapas Kalianda Sutardjo, telah dinonaktifkan dari jabatannnya, dan dimutasikan ke staf divisi pemasyarakatan (Divas) Kanwil Kemenkumham Lampung.
Jika Keduanya bersalah, dan terbukti menjadi tersangka, makan kewenangan apakah melakukan pemecatan atau Sanski lainnya,  merupakan kewenangan Inspektorat Jendral KemenkumHAM.

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR