PENGGUSURAN Pasar Griya yang berlokasi di Sukarame, Bandar Lampung, menjadi tajuk utama media massa di Provinsi Lampung. Penggusuran yang terjadi pada Jumat, 20 Juli 2018, itu menjadi berbuntut panjang, menimbulkan polemik, dan menimbulkan trauma.

Mengutip dari sejumlah media, penggusuran Pasar Griya Sukarame berakhir ricuh. Lantaran warga tinggal dan mencari nafkah di Pasar Griya, mereka bersama aktivis tidak setuju terhadap aksi penggusuran. Mereka tetap berada di lokasi saat hendak digusur dengan harapan bisa menghentikan eksekusi.



Sementara itu, para aparat Satpol PP Pemkot Bandar Lampung pun bergeming. Mereka tetap melakukan penggusuran, tak peduli meski para warga menghalangi. Imbasnya, 23 warga dan simpatisan menjadi korban kekerasan aparat (Lampost.co, 22/7/2018).

Bahkan, seorang mahasiswa UIN, Haikal Rasit, yang turut mengadvokasi warga Pasar Griya menjadi mengalami patah kaki dan harus dirawat di rumah sakit. Tak sampai di sini. Ada pula korban kekerasan aparat yang ternyata juga diduga mengalami pelecehan seksual saat ricuh bentrok dengan petugas. Kasus ini sekarang sedang diadvokasi LBH Bandar Lampung dan telah diadukan ke pihak kepolisian setempat (Lampost.co, 23/7/2018).

Kronologi penggusuran ini tentu membuat kita prihatin. Apa yang dialami warga Pasar Griya mengingatkan kita pada kasus Pasar SMEP. Bagaimana kini kabarnya?

Berkubang Enceng Gondok

Kalau menyebut Pasar SMEP, yang teringat adalah kubangan enceng gondok. Sebab, semenjak digusur lima tahun lalu, lahan bekas Pasar SMEP yang digusur kini terbengkalai. Dalih yang digunakan institusi yang berwenang, Pasar SMEP hendak direvitalisasi. Makanya, sebagai langkah awal, bangunan wajib diratakan dengan tanah.

Nantinya, kata pihak itu, akan dibangun bangunan baru dengan delapan lantai yang modern. Mengutip Tajuk Lampost (18/7/2018), rencananya lokasi bekas Pasar SMEP akan dibangun pasar dengan desain bangunan bertingkat delapan. Bangunan itu nantinya berupa tiga lantai basement. Tiga lantai berikutnya dialokasikan sebagai tempat berjualan pedagang. Dua lantai sisanya akan dijadikan hotel. Total nilai investasi pasar tersebut diperkirakan mencapai Rp200 miliar.

Entah bagaimana caranya, para pedagang yang berjualan di pasar tadi berhasil diyakinkan dengan rencana revitalisasi tadi. Para pedagang juga manut membayarkan uang muka untuk kios mereka nanti di Pasar SMEP yang baru. Uang muka pun diserahkan kepada pihak developer PT Prabu Artha.

Setelah tiga tahun sejak dari penggusuran, rencana tadi tidak kelihatan progresnya. Boro-boro fondasi bangunan, yang berkembang subur adalah enceng gondok. Alangkah ajibnya tempat itu. Sebuah kubangan besar mengeluarkan bau yang bikin sengsara indera penciuman. Warnanya hitam keruh, banyak sampah, dan bagian permukaan dipenuhi enceng gondok.

Rencana membangun pasar berlantai tujuh pun direvisi menjadi lima lantai. Peruntukan fungsi per lantai juga diubah. Tapi, ya tetap manyun, karena sampai sekarang masih tidak jelas kelanjutan pembangunan Pasar SMEP. Yang terbaru, sebagaimana dilansir dalam Tajuk Lampost (18/7/2018), kabarnya Pemkot Bandar Lampung berencana melanjutkan pembangunan Pasar SMEP melalui dana APBD Perubahan 2018 ini.

Ditargetkan, pada 2 Januari 2019 pembangunan pasar akan benar-benar dimulai dan rampung akhir tahun itu juga. Tapi, konsep delapan lantai akan diganti dengan tiga lantai: satu lantai untuk pedagang basah, lantai kedua untuk pedagang pakaian, dan lantai ketiga untuk pedagang lainnya.

Di Mana Hati Nurani?

Jika kita lihat, terdapat persamaan antara kasus penggusuran yang terjadi di Pasar SMEP dan Pasar Griya. Pada Pasar SMEP, penggusuran memang dilakukan lebih halus, tanpa ricuh, dan tanpa harus baku pukul. Sebaliknya, di Pasar Griya, para warga menolak. Sebenarnya, mereka bukan menolak. Mereka bermaksud meminta kejelasan mengenai status tanah.

Dari yang pernah saya baca dan tangkap, status tanah Pasar Griya sepertinya hibah dari pemilik tanah (duajurai.co, 23/7/2018). Sebab, para warga korban penggusuran pernah menemui DPRD Kota Bandar Lampung dan oleh legislatif itu disarankan jika memang tanah yang jadi sengketa merupakan tanah hibah, mereka meminta waktu untuk tidak lekas digusur sampai statusnya jelas. Akan tetapi, disebut pula (Lampost.co, 18/7/2018) bahwa lahan Pasar Griya statusnya resmi milik Pemkot Bandar Lampung.

Bagaimana persamaannya? Persamaannya sama-sama bermasalah. Dalam kasus Pasar SMEP, nasib para pedagang yang tadinya menempati dan berdagang di gedung pasar menjadi tidak jelas. Ketika di awal-awal, memang telah disiapkan tempat berjualan sementara sebagai opsi supaya kegiatan mata pencaharian berdagang dan aktivitas pasar dapat terus hidup.

Dalam perkembangannya, muncul banyak keluhan mengenai tempat berjualan sementara tadi, seperti bau dan becek. Karena hal itu, akhirnya banyak pedagang eks Pasar SMEP yang gulung tikar. Kalaupun berdagang, omzet mereka mengalami penurunan.

Belum lagi sampai saat ini tidak ada kejelasan pengembalian uang muka yang telah disetorkan. Pemkot yang harusnya memiliki wewenang terkesan lepas tangan dalam hal ini. Padahal, para pedagang eks Pasar SMEP berkali-kali meminta solusi terbaik atau kejelasan pengembalian uang muka yang telah disetor.

Dalam kasus Pasar Griya, pasca-penggusuran, pemerintah atau instansi yang berwenang sama sekali tidak menyiapkan opsi untuk keberlangsungan hidup atau mata pencaharian warga Pasar Griya. Mirisnya, pihak yang melakukan penggusuran tidak punya rasa sensitif terhadap korban penggusuran.

Pemkot memang menyiapkan tempat tinggal sementara untuk korban di Rusun Ketapang. Ternyata, setelah dicek, rusun tersebut berada dalam kondisi penuh. Tawaran pindah dan tinggal sementara ke Rusun Ketapang untuk warga Pasar Griya adalah solusi kepepet.

Dari kedua kasus pasar ini, terdapat sejumlah pelajaran. Pertama, menunjukkan bahwa negara telah abai terhadap kesejahteraan dan menjamin hak keberlangsungan hidup masyarakat atau warganya.

Bukankah tentang menjamin kesejahteraan, keberlangsungan hidup, termasuk mencari nafkah telah diatur dan dijamin Undang-Undang Pasal 28A UUD 1945 kemudian dijabarkan lagi dalam UU No. 39 Pasal 9 Tahun 1999. 

Saya kira UU yang jelas atau baku takkan tepat implementasinya tanpa dipimpin penguasa yang bijak dan punya sensitivitas dan hati nurani yang baik. Nah, ini poin pelajaran yang kedua yang bisa dipetik dari kasus kedua pasar tadi. Bagaimana bawahan atau anak buah menjalankan tugasnya di lapangan tak lepas dari tipikal atasan.

Terakhir, peristiwa penggusuran ini dapat menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemimpin. Setiap tindakan atau kebijakan yang diambil dan penerapannya harus dicermati. Sebab, dari situ berproses, apakah si pemimpin ini pro pada kepentingan rakyat atau warganya. Sejatinya, seorang pemimpin adalah pengabdi atau pelayan rakyat.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR