PANARAGAN (Lampost.co) -- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) siap menindaklanjuti tujuh rekomendasi larangan untuk di lakukan oleh peserta, tim sukses, partai politik dan relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2018 selama bulan suci ramadan 1439 Hijriah tahun 2018 ini.

Ke tujuh fatwa tersebut merupakan hasil kesepakatan dari 13 lembaga dan ormas keagamaan yang sepakat mengusung hastag (#) "Gerakan Bersama Pilkada Bersih" yang di tanda tangani bersama pada Senin (14/5) kemarin di Jakarta .



Ketujuh larangan tersebut adalah sebagai berikut. Partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan, dan setiap orang untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan menaati aturan kampanye dan tidak melakukan aktivitas yang dilarang oleh ketentuan undang-undang dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.  

Partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan, dan semua pihak menggunakan momentum Ramadhan untuk melakukan pendidikan politik dengan melakukan kampanye Pilkada dan Pemilu sesuatu dengan peraturan perundang-undangan.

Mengimbau partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan dan setiap orang untuk tidak memanfaatkan penunaian zakat infak dan shadaqah sebagai sarana kampanye.

Untuk menghindari terjadinya potensi politik uang dan/atau kampanye, penunaian ZIS dapat disalurkan melalui lembaga resmi.

Partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan politik dan setiap orang agar menjaga kesucian tempat ibadah dengan tidak memanfaatkannya sebagai sarana kampanye politik praktis, membagikan bahan dan atau pemasangan alat peraga kampanye.

Mendesak Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan pencegahan, pengawasan dan penindakan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran dalam kampanye Pilkada dan pra kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara tegas dan konsisten.

Mengajak masyarakat pemilih untuk berpartisipasi aktif melaporkan setiap pelanggaran politik uang dan/atau kampanye di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya melalui pengawas pemilu.
 
"Keputusan tersebut memang sesuai dengan ketentuan dalam kampanye yang selama ini kami lakukan pengawasan, intinya Panwaslu siap menindaklanjuti kesepakatan rekomendasi tersebut," kata Ketua Panwaslu Tubaba, Midiyan, kepada Lampost.co, Selasa (15/5/2018).

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR