PANARAGAN (Lampost.co)--Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) meminta kesadaran peserta pemilu dan tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Lampung tahun 2018 untuk menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di sejumlah titik di kabupaten Tubaba. 

"Sebelum 23 september 2018 APK yang telah terpasang kami harapkan dapat ditertertibkan dengan kesadaran masing calon dan partai politik," kata ketua Panwaslu Tubaba, Midiyan, saat memimpin rapat FGD pelaksanaan pengawasan larangan kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Pemilu sebelum jadwal tahapan kampanye, Rabu (23/5/2018).
Rapat FGD dilaksanakan di kantor Panwaslu Jl raya Candramukti Kecamatan Tulangbawang Tengah, diikuti Ketua KPUD setempat Ismanto Ahmad beserta jajarannya, Kesbangpol, Satpol PP, LO Kodim 0412/LU, LO Polres Tulangbawang dan seluruh ketua partai politik kecuali dari PKB dan Partai Garuda. 
Midiyan menjelaskan, kegiatan  dalam rangka menindak lanjuti surat edaran Bawaslu RI nomor 0797/k.bawslu/PM.00.00/v/2018. 
"Tujuannya menyamakan presepsi tentang pelaksanaan pengawasan larangan kampanye pemilu gubernur,bupati dan wakil bupati dan walikota serta pemilu sebelum jadwal tahapan kampanye, " ujarnya. 
Sementara itu, Ketua KPUD setempat menambahkan, bahwa sudah jelas dalam UU dan Peraturan Hukum PKPU dan UU Peraturan Hukum Bawaslu, kami berharap kesepakatan yang menjadi aturan dapat di sepakati oleh semua agar pemilu di kabupaten Tulangbawang barat  dapat berjalan adil dan sportif," ujarnya. 
Sukirman Hadi, komisioner Panwaslu setempat, mengatakan pada Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempergaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
"Ketentuan dalam pasal 73 tersebut tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya yang meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kempenye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum," jelasnya. 



Pasal 73 ayat 4 UU 10 Tahun 2016 menyebutkan selain calon atau pasangan calon, anggota Partai politik, tim kempanye, dan relawan, atau setiap orang dilarang malakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan.atau meniberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk. 
"Dilarang mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, dilarang menggunakan  hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu," kata Sukirman. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR