PANARAGAN (Lampost.co)-- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu tingkat kabupaten Tubaba, Selasa (5/3/2018) di lapangan sepak bola Tiyuh Candrakencana. 

Acara dhadiri Ketua KPU, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat tokoh adat dan agama, serta ratusan warga, dan juga penampilan seni tradisional kuda lumping  yang sengaja di ndang dalam acara tersebut menambah suasana meriah . 
Ketua Panwaslu Tubaba, Midiyanmembacakan ikrar komitmen bersama menolak dan melawan politik uang oleh para hadirin. 
"Intinya acara ini dilaksanakan untuk menyosialisasikan undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 187A ayat (1) dan ayat (2), kepada masyarakat sekaligus mengajak masyarakat bersama Bawaslu untuk mengawasi pemilu, " ujarnya Midiyan. 



Midiyan menjelaskan, pada pasal 187A ayat satu dan dua di sebutkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam politik uang baik pemberi maupun penerima uang dalam perhelatan Pilkada dapat di jerat pidana penjara tiga tahun sampai enam tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. 

"Sebenarnya ketua Bawaslu yang akan hadir hari ini, karena pentingnya undang-undang ini di etahui oleh masyarakat karena hukumnya berlaku sama baik untuk tim maupun masyarakat umum akan kami tindak , untuk itu kami mengajak masyarakat agar sadar menolak apabila ada pemberian politik uang dari para calon, " kata dia. 

Sementara itu dalam sambutannya ketua KPUD setempat, Ismanto Ahmad, mengapresiasi inisiatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Tubaba, sebagai langkah antisipasi terjadinya tindak pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Lampung tahun 2018 ini. 
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR