BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandar Lampung bersama Sentra Gakkumdu akan mendalami permasalahan terkait beredarnya video berdurasi 21 detik di media sosial yang diindikasi adanya politik uang di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rajabasa, Bandar Lampung pada Selasa (26/6/2018).

Pihaknya bersama Tim Gakkumdu dan Tim Satgas Anti Politik Uang Polda Lampung meminta keterangan dari ketiga warga binaan berinisial S, A dan M yang menerima uang sekitar Rp250 ribu dari warga binaan yang tertarik salah satu kandidat paslon. Pihaknya bersama Gakkumdu membahas permasalahan ini, apakah akan diregistrasi atau masih membutuhkan bukti tambahan lainnya.



“Ketiga warga binaan ini telah mengakui bahwa terkait beredarnya video itu yang berlokasi di LP Rajabasa. Kami jug mengindikasi pemberian uang itu untuk mengarahkan sesama warga binaan agar memilih salah satu pasangan calon gubernur – wakil gubernur di Pilgub 2018," jelas Ketua Panwaslu Kota Bandar Lampung Candra yang juga sekaligus Koordiv Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.

Kemudian Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Bandar Lampung, Yahnu Wiguno Sanyoto terkait sanksi jika berdasarkan Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyatakan pada ayat satu bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Jadi pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi tersebut. Sesuai bunyi pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016." kata Yahnu.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR