KOTA AGUNG (Lampost.co) -- AM, oknum Panwascam Kecamatan Kelumbayan diberikan sanksi teguran oleh Panwaskab Tanggamus atas pencopotan paksa poster paslon Desa di Pekon Paku, Kelumbayan pada Sabtu (31/3), lalu. Sanksi ini diberikan karena yang bersangkutan bertindak atas inisiatif tanpa koordinasi sebelumnya dengan pihak KPU Tanggamus.

Ketua Panwaskab Tanggamus Dedi Fernando mengatakan bahwa sudah menjatuhkan sanksi berupa teguran kepada AM selaku Panwascam karena tidak melalui prosedur saat pencopotan bahan kampanye. Seharusnya saat menemukan kejadian seperti ini panwascam melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPU dan pihak terkait.



"Kami menyatakan saudara AM telah melakukan pelanggaran prosedural dan diberikan sanksi teguran dan akan kami lakukan pembinaan," kata Dedi, Selasa (10/4/2018).

Sementara berkenaan dengan aksi perobekan, Dedi mengatakan bahwa hal itu mungkin terjadi karena tanpa sengaja. Sebab, ketika malam hari dan saat pencopotan terdapat banyak paku sehingga menyulitkan prosesnya. "Mungkin terjadi karena terdapat banyak paku di poster sehingga saat ditarik menjadi robek," kata dia.

Sementara tentang letak pemasangan poster, berdasarkan keterangan dari beberapa saksi bahwa lokasi gedung merupakan milik pemerintah. Tapi dirinya juga tidak dapat memastikan hal itu, tapi hal ini ia peroleh dari keterangan sejumlah warga. "Saya bicara gedungnya bukan lahan. Pihak pelapor juga tidak bisa memastikan bahwa gedungnya merupakan hasil pembangunan pribadi," kata dia.

Sementara LO Paslon Desa Supiyanto, merasa keputusan Panwaskab terhadap AM masih terlalu ringan atas tindakannya yang telah merobek poster paslon Desa. Sementara berdasarkan PKPU Nomor 4 Pasal 68 huruf G, merusak atau menghilangkan alat kampanye dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelaku tindakan tersebut bisa dikenakan sangsi sebagaimana dalam perundang-undangan.

"Persoalan utamanya adalah aksi perusakan terhadap bahan kampanyenya. Jangan melintir ke eks balai pekon," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR