KOTA AGUNG (Lampost.co)--Sejak terbentuk pada November 2017, Panitia Khusus tenaga kerja sukarela (TKS) Tanggamus belum melakukan gerakan apapun. Sementara pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus melaksanakan proses penyidikan berkenaan dengan rekrutmen TKS Tanggamus di 2017.

Saat dikonfirmasi, Ketua Pansus TKS Tanggamus berdalih jika sebagian besar anggota pansus terdiri dari anggota Badan Anggaran (Banang). Sehingga demi kelancaran jalannya proses penyusunan APBD tanggamus 2018 maka terpaksa pansus belum melakukan apapun. "Kita menunggu hasil evaluasi dari pemerintah provinsi dulu soal APBD 2018 baru pansus bisa leluasa bergerak," ujarnya. 
Pihak DPRD tanggamus menilai jika proses penyusunan APBD lebih penting sehingga harus menunda soal TKS. Persoalan TKS ini sebelumnya sempat menyandera penyusunan APBD perubahan 2017 sehingga baru dapat disahkan pada November. Akibatnya sejumlah proyek pembangunan yang semestinya dilaksanakan di APBD Perubahan menjadi batal.
Setelah menjalani perdebatan yang cukup panjang akhirnya APBD tanggamus 2018 disahkan dengan catatan. Pada saat sidang paripurna 3 fraksi memberikan pernyataan yang tegas bahwa sebaiknya pemerintah daerah cukup membayar honor bagi 4.830 TKS saja. Ketiga fraksi ini diantaranya PAN, Demokrat dan PDI perjuangan. 
"Kita tidak ingin hal serupa terjadi juga dengan APBD 2018, maka kami fokuskan proses penyusunan APBD terlebih dahulu," kata dia. 



Seperti diketahui, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tanggamus telah diambil keterangannya atas panggilan dari Kejati Lampung. Para pejabat tersebut diantaranya sekretaris Daerah Tanggamus, Kepala BKAD, Kadis Disdik, Kadis Kesehatan, kepala BPSDM dan sebagainya. Pemanggilan ini berkenaan dengan indikasi kerugian negara. 
Sementara Ketua DPRD tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan jika saat ini juga telah memasuki masa penjaringan aspirasi (reses). "Kemungkinan bulan Januari 2018, seluruh alat kelengkapan baru dapat menjalankan agenda,  termasuk pansus," kata dia. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR