LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 17 July
5871
Kategori Nasional
Penulis MTVN
Editor Winarko

Tags

LAMPUNG POST | Pansus Pelindo Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK
Lambang KPK. MI-Rommy Pujianto.

Pansus Pelindo Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK

Jakarta (Lampost.co) -- Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II berencana menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka ingin menyerahkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

Anggota Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu menjelaskan, BPK telah menyerahkan hasil audit tersebut kepada DPR pada Juni lalu. Kini, DPR akan menyerahkan hasil audit investigatif tersebut ke KPK. 

"DPR serahkan ke KPK agar ditindaklanjuti, diproses hukum, itu kan potensi kerugian negara, bukan fiksi," ungkap Masinton saat dikonfirmasi, Senin, 17 Juli 2017. 

Dari hasil investigasi, BPK menemukan penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) pada 2014. Dari hasil audit, ditemukan potensi kerugian negara dari penyimpangan itu mencapai Rp4,08 triliun.

Selain itu, ada lima temuan spesifik yang juga diperoleh BPK. Pertama, rencana perpanjangan PT JICT tidak pernah dibahas dan dimasukan sebagai rencana kerja dan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dan  rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Pelindo II.

Hal itu juga tidak pernah diinfokan kepada pemangku kepentingan dalam laporan tahunan 2014. Padahal, rencana itu telah diinisiasi oleh dirut PT Pelindo sejak 2011. 

Perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengeoperasian PT JICT yang ditandatangani PT Pelindo II dan HPH juga tidak menggunakan permohonan ijin konsesi menteri perhubungan terlebih dahulu. Ketiga, penunjukan HPH oleh Pelindo II sebagai mitra tanpa melalui mekanisme pemilihan sebagaimana mestinya. 

Lalu, ada perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT yang ditandatangani oleh Pelindo II dan HPH tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan menteri BUMN. Terakhir, soal penunjukan Deutsche Bank sebagai financial advisor yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengonfirmasi rencana kedatangan Pansus Pelindo II. KPK bakal menerima Pansus di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan. 

"Benar, siang diagendakan KPK akan menerima kedatangan Pansus Angket Pelindo," kata Febri saat dikonfirmasi. 

Tak hanya menyerahkan hasil audit investigatif BPK, kedatangan Pansus Pelindo ke KPK juga bertujuan untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan quay container crane (QCC) yang menyeret mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Pansus menganggap KPK lamban dalam menangani kasus ini. 

"Sudah satu tahun delapan bulan, bagaimana prosesnya. Dulu Agus Rahardjo (Ketua KPK) pernah bilang di Komisi III, saya tanya kasus ini, dia bilang segera, segera mana? Mana segeranya," tegas Masinton.

LAMPUNG POST

BAGIKAN

TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv