BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Panitia khusus (Pansus) pembahasan dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Lampung Tahun 2018 mendorong pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung menyoroti kinerja Bawaslu Lampung terkait politik uang yang telah terjadi.

Ketua Pansus DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengatakan seluruh warga negara bisa menyampaikan laporan kepada Ombudsman mengenai kinerja Bawaslu sesuai mekanismenya. Untuk hasil pemeriksaannya ada pelanggaran atau tidak maka diserahkan kepada Ombudsman untuk membuat rekomendasi. Apabila ada pelanggaran pidana maka dipersilahkan untuk diproses.



"Sampaikan sesuai mekanismenya, apabila hasil pemeriksaannya ada pelanggaran maka silahkan diproses. Nantikan Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan dan BPK bisa mengaudit kinerjanya," katanya pada hearing rapat dengar pendapat di ruang rapat komisi DPRD Provinsi Lampung, Rabu (25/7/2018).

Kepala Ombudsman Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan pihaknya memiliki tugas menyoroti lembaga penyelenggaranya bukan subtansi pidananya. Hal tersebut juga mempertimbangkan jangan sampai keputusan Ombudsman mempengaruhi dan mengintervensi proses pelaksanaan hukum.

"Kita lihat apakah sudah sesuai proses tahapannya, kita lihat prosedur SOP yang ada. Dalam pengambilan keputusan dalam melihat fenomena yang ada, kita tidak bisa langsung menilai ada pelanggaran atau tidak. Ada meknismenya melakukan kajian terlebih dahulu sesuai datanya," katanya.

 

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR