KOTA AGUNG (Lampost.co)--Pansus LKPJ DPRD Tanggamus membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati terhadap APBD Tanggamus tahun anggaran 2017 bersama dengan jajaran OPD. Sidang pembahasan berlangsung diruang rapat utama gedung DPRD setempat, Jumat (20/7/2018).
Pembahasan ini berdasarkan penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus yang dilaksanakan pada 16 Juli 2018. Sehingga ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk dilakukan pembahasan dari tanggal 16-25 Juli 2018. Sejauh ini Pansus LKPJ sudah melaksanakan bersama dengan 18 OPD Tanggamus.
Ketua Pansus LKPJ APBD Tanggamus 2017 Pahlawan Usman mengatakan, kegiatan ini dalam rangka melihat secara jauh bagaimana OPD memanfaatkan anggaran untuk dipertanggungjawabkan secara konstitusi. Dengan selesainya pemeriksaan LHPBPK, Pansus akan sharing serta diskusi bersama OPD tentang hasil pemeriksaan. 
"Apakah hasil LHPBPK itu, kemudian sejauh mana penyelesaian OPD secara baik, administrasi dan lain sebagainya. Jika ada temuan kerugian negara bagaimana proses pengembaliannya," kata dia.

Sehingga selesai sesuai deadline serta diharapkan tidak ada proses mengarah ke ranah hukum. "Sebab, proses LHP memiliki batasan waktu. Kalau administrasi itu sampai 6 bulan, tapi kalau ada tindakan kerugian negara maka sebelum bulan Agustus harus sudah selesai," tegas Pahlawan.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR