JAKARTA (Lampost.co) -- Pansus Hak Angket KPK menyoroti harta sitaan lembaga antirasywah yang tidak dilaporkan kepada negara. Pansus meminta Badan Pemeriksa Keuangan turun tangan.

"Ke depan BPK juga perlu mengaudit atas sejumlah barang-barang sitaan (Basan) dan barang-barang rampasan (Baran) dari kasus-kasus yang ditangani KPK," kata anggota Pansus Misbakhun dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.



Misbakhun menjelaskan, pihaknya telah menemui lima kepala kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di wilayah hukum Jakarta dan Tangerang. Pansus mendapatkan fakta, hasil sitaan berupa uang, rumah, tanah, dan bangunan tak terdata di Rupbasan.

"Kemudian terkait penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil audit BPK, banyak hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan tersebut. Untuk itu dibutuhkan audit lanjutan BPK untuk tujuan tertentu," ujar dia.

Pansus melaporkan temuan sementara sejak bekerja aktif pada 4 Juli 2017 hingga 21 Agustus 2017. Selain soal harta sitaan, pansus juga menyoroti aspek kelembagaan KPK.

"Dari aspek kelembagaan, KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi, serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya," tegas Misbakhun.

Misbakhun mengatakan, argumen independen yang dimiliki KPK mengarah pada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara. Itu sangat mengganggu dan berpotensi terjadi abuse of power.

"Dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan eksistensi, jati diri, kehormatan, dan kepercayaan publik atas lembaga negara, penegak hukum. KPK lebih mengedepankan praktik penindakan melalui pemberitaan (opini) daripada politik pencegahan," beber dia.

Misbakhun mengatakan, dalam fungsi supervisi, KPK cenderung menangani kasus sendiri tanpa koordinasi. Padahal KPK seharusnya mendorong, memotivasi, dan mengarahkan kembali instansi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism).
 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR