GUNUNG SUGIH (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Tengah menjalankan instruksi pemerintah pusat tentang penghapusan UPTD pendidikan. Diharapkan penghapusan ini dapat memperpendek birokrasi dan memudahkan pengurusan administrasi, sekaligus mampu menghilangkan praktek pungli.

Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan penghapusan UPTD pendidikan dilakukan sesuai instruksi pusat. Nantinya, kepala sekolah akan merangkap menjadi UPT.



Menurut Loekman, Pemkab hanya menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namun demikian, penerapan aturan ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang terkesan panjang dan memudahkan pengurusan administrasi. Dampak positifnya adalah menekan pungli pada jalur birokrasi.

"Ini bukan keputusan kami. Ini dari pusat. Kemungkinan untuk memangkas birokrasi agar prosedur pengurusan administrasi tidak panjang," kata Loekman usai memberikan hadiah kepada sekolah-sekolah berprestasi, Kamis (19/7/2018).

Terkait pegawai yang semula bertugas di UPTD, Loekman menegaskan pihaknya akan menugaskan di tempat baru sesuai kompetensinya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamteng Adi Erlansyah menambahkan, Pemkab akan menata ulang penempatan para mantan kepala UPTD Pendidikan. Pengendalian proses penataan ini nantinya berada di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah.

“Kalau latar belakangnya guru nanti kembali ke guru atau kepala sekolah, kalau struktural masuk ke struktural. Sementara para staf bisa ditugaskan di kecamatan atau dinas-dinas lain," terang Sekda.

Hal itu sesuai Permendagri No.12 tahun 2017 penghapusan dimulai sejak Januari 2018.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR